TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) M Thobahul Aftoni, mengapresiasi sejumlah gebrakan yang dilakukan  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selama dua tahun memimpin Korps Bhayangkara.

Toni, sapaan M Thobahul Aftoni mengatakan, slogan Presisi alias Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan telah berhasil menyerap aspirasi, masukan, saran, kritikan dan keluhan masyarakat.

"Polri merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam memelihara stabilitas politik, menjaga keamanan, menjaga ketertiban umum, serta sebagai pelayan dan pengayom masyarakat," kata Toni dalam keterangan resminya, Sabtu (1/7/2023). 

Oleh karena itu, lanjutnya, Polri dituntut untuk selalu mampu beradaptasi dengan tantangan zaman.

Menurut Toni yang juga Ketua Bidang Pemuda dan Mahasiswa DPP PPP,  Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, setidaknya sudah membuat sejumlah gebrakan.

Hal itu dimulai dari pembenahan di tubuh internal Polri dan telah mengubah pola pelayanan di institusi Polri dengan menyesuaikan perubahan zaman.

Pertama; Polri melakukan terobosan pelayanan publik yakni pengurusan SIM dan STNK secara online.

"Dengan adanya sistem ini pelayanan menjadi mudah diakses oleh masyarakat dan diselesaikan dengan lebih cepat dengan mengandalkan pemanfaatan teknologi dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang serba manual," katanya. 

Kedua;  sistem penilangan elektronik (Electronic Traffic Law Enfercement; ETLE).  Diberlakukannya sistem ini setidaknya bisa memutus mata rantai tilang damai di jalanan.

Selain itu, sistem ini secara juga efektif untuk mengurangi kemacetan di tengah semakin padatnya lalu lintas di kota-kota besar dikarenakan petugas lalu lintas cukup fokus pada pengaturan lalu lintas.

"Tidak perlu lagi melakukan penilangan atau pemberhentian kendaraan di jalanan, meskipun masih butuh waktu bagi masyarakat untuk melakukan penyesuaian terhadap peningkatan disiplin lalu lintas," kata Toni.

Ketiga;  Aplikasi Pengaduan Masyarakat (DUMAS) Presisi. Sistem ini yang digunakan untuk mewujudkan transparansi dan penanganan keluhan masyarakat secara luas, sehingga masyarakat dapat dengan cepat menyampaikan pengaduan secara online tanpa harus datang ke kantor atau tatap muka.  

Keempat;  Polisi Virtual (Virtual Police). di tahun politik jelang Pemilu 2024, seringkali marak penyebaran konten hoaks maupun konten yang mengandung unsur SARA di berbagai platfom media sosial.