TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Meski pemilihan umum (Pemilu) hendak digelar satu minggu lagi, namun ratusan mahasiswa gencar melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut penggulingan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia.

Pasalnya, mereka memandang jika Jokowi tidak mencerminkan sikap netral dalam Pemilu 2024, bahkan cenderung memihak salah satu pasangan calon.

Dari pantauan di lokasi, Rabu (7/2/2024), seratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta long march atau berjalan dari Tugu Reformasi Universitas Trisakti hingga kawasan Harmoni, Jakarta Pusat.

Mereka berjalan dengan membawa satu mobil komando yang ditumpangi beberapa mahasiswa sambil menyanyikan mars perjuangan mahasiswa. 

Sementara ratusan mahasiswa lainnya berjalan kaki menggunakan almamaternya masing-masing, sembari membawa spanduk yang bertuliskan "Makzulkan Jokowi, Tolak Pemilu Curang". 

Baca juga: 5 Poin Pernyataan Sikap Sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Pemilu 2024

Tak hanya itu, peserta aksi juga membawa bendera dari organisasi mahasiswa masing-masing. 

Selain spanduk, ada pula poster kertas yang ditempel mahasiswa di mobil komando bergambar sosok mirip Presiden Jokowi.

Poster itu bertuliskan "Presiden" lalu tercoret, kemudian ditulis ulang dengan kata "Jubir Capres". 

Sementara, Jalan Letjen S Parman tampak padat merayap kala mahasiswa melintas. 

Terkait aksi tersebut, Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Lamdahur Pamungkas menyampaikan, peserta aksi merupakan gabungan dari beberapa kampus dan organisasi nonprofit atau NGO.  

"Kami melakukan aksi atau demonstrasi dengan tagline yang kami bangun yaitu 'Tolak Pemilu curang dan juga makzulkan Jokowi'," ujar Lamdahur di lokasi, Rabu.

Selain itu, ada tiga tuntutan lain yang dibawa para mahasiswa dalam tersebut. Di antaranya memboikot partai politik yang tidak mendukung pemakzulan Jokowi, mendesak agar para menteri mundur dari kabinet pemerintahan kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Baca juga: Unisba Serukan Pernyataan Sikap Selamatkan Demokrasi, Desak Penegakan Hukum atas Pelanggaran Pemilu

Serta menyerukan protes di seluruh wilayah Indonesia sampai Presiden Joko Widodo benar-benar dimakzulkan dari jabatannya.

"Kami sama-sama paham bahwa memakzulkan Jokowi ini kan diproses di legislatif, DPR," kata Lamdahur.

"Cuma secara pesan politik yang disampaikan oleh kami semua, ingin menyampaikan kepada pemerintah baik itu legislatif dan eksekutif, berhak untuk untuk mengevaluasi Presiden Republik Indonesia," lanjutnya.