“Orang yang tidak punya KTP di Jakarta pun, selama dia kerja di Jakarta, bisa menunjukkan dia adalah pegawai yang bekerja di perusahaan yang berkantor di Jakarta, dia boleh tinggal di apartemen sewa yang murah yang dibangun pemda untuk mengatasi kemacetan,” tuturnya.

Atas dasar itu, politikus PDI Perjuangan ini menilai penonaktifan NIK bukan merupakan program penting yang harus dijalankan.

Ia justru menyebut, Pemprov DKI era Heru Budi seharusnya menyelesaikan persoalan di Jakarta, bukan fokus pada hal-hal administratif yang justru cenderung memberatkan warga.

“Jadi jangan merepotkan orang lah, kita fokus pada apa yang membuat perut warga Jakarta kenyang, pikirannya tenang, sama dompetnya penuh. Itu saja yang kita fokus,” tegas Ahok.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com