TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Lembaga Survei Poltracking kena saksi setelah memaparkan survei tak valid yang memenangkan RK-Suswono di Pilkada Jakarta.

Poltracking diberi sanksi karena Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) karena memaparkan hasil survei tidak valid.

Dalam survei tersebut RK Suswono disebut lebih unggul dari Pram-Rano padahal sehari sebelumnya berdasarkan survei LSI justru memotret hasil sebeliknya.

Poltracking Indonesia menyebut pasangan nomor urut satu Ridwan Kamil-Suswono unggul dengan elektabilitas mencapai 51,6 persen.

Sedangkan Pramono Anung-Rano Karno di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4 persen. 

Baca juga: Kader PKS Tidak Lagi Setia, 30,6 Persen Membelot Dukung Pramono-Rano, 36,9 Persen Pilih RK-Suswono

Kemudian nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana dengan 3,9 persen.

Hasil ini berbeda jauh dari milik Lembagai Survei Indonesia.

Sehari sebelumnya Rabu (23/10), LSI menyebut elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno tertinggi di Pilkada Jakarta 2024.

Baca juga: Survei RK-Suswono Berpotensi Menang Pilkada Jakarta Satu Putaran Tak Valid, Poltracking Kena Sanksi

Pramono-Rano meraih elektabilitas 41,6 persen, Ridwan Kamil-Suswono37,4 persen dan paling buncit Dharma-Kun dan dengan 6,6 persen.

Merespons hal itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung enggan berkomentar soal lembaga survei Poltracking yang disanksi oleh Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). 

"Ya urusan Poltracking. Saya ngapain ngurusin sanksinya Poltracking? Saya ngurusin ini aja, pameran lukisan," kata Pramono Anung di Mampang saat menghadiri pameran lukisan, Selasa (5/11/2024).

Pramono Anung menyebut dirinya hanya akan fokus pada apa yang akan mereka kerjakan.

Pramono enggan berkomentar mengenai permasalahan lainnya.

Baca juga: Poltracking Rilis Hasil Survei: Ada Peningkatan Elektabilitas pada Partai Penguasa

Bahkan, mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi pasangan calon lainnya, Pramono Anung memilih diam tidak berkomentar. 

"Saya enggak mau sama sekali di tim saya, misalnya statement urusan hal-hal yang sedang menjadi debatable di pasangan nomor 1 atau nomor 2. Sama sekali saya enggak mau," tambah dia.

Mantan sekretaris kabinet itu bilang hanya akan fokus bekerja. Terlebih setelah survei Litbang Kompas menunjukkan perolehan paslon nomor 3 itu mengungguli RK-Suswono.

"Saya tetap fight, saya tetap akan konsolidasi ke bawah, jadwal saya tidak akan berkurang. Tetapi yang jelas dari hasil survei itu, terlihat bahwa apa yang kami lakukan, saya dan Bang Doel itu, sudah on the right track," tutup dia.

Untuk diketahui, Dewan etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memberikan sanksi kepada lembaga survei Poltracking ihwal ketidaksesuaian 1.652 data dari 2.000 data responden survei Poltracking.

Baca juga: Survei Poltracking Indonesia Sebut Ridwan Kamil Duduki Posisi Teratas untuk Bursa Cawapres 2024

Selain itu, Poltracking juga dinilai tidak bisa memberikan penjelasan yang memadai mengenai ketidaksesuaian data tersebut. 

"Dalam pemeriksaan, Poltracking Indonesia juga tidak berhasil menjelaskan ketidaksesuaian antara jumlah sampel valid sebesar 1.652 data sampel yang ditunjukkan saat pemeriksaan dengan 2.000 data sampel seperti yang telah dirilis ke publik. Tidak adanya penjelasan yang memadai membuat Dewan Etik tidak bisa menilai kesahihan data," kata ketua dewan etik Persepi, Asep Saefuddin dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024). Artikel ini telah tayang di Kompas.com 

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News