Penggunaan kop surat Kementerian Desa

Viral penggunaan kop surat Kementerian Desa yang dilakukan  Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Yandi Susanto mengumpulkan kades hingga RT di Serang Banten menggunakan kop Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Aksi Yandi sontak menuai perdebatan. 

Bahkan Mahfud MD pun memberikan teguran langsung kepada Yandri Susanto.

Yandi Susanto membuat undangan itu untuk menghadiri haul ke 2 Almarhumah Hj. Biasmawati ibu dari Yandri Susanto yang bersifat pribadi tanpa berkaitan dengan Kementerian.

Pasca viralnya undangan tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengakui telah melakukan kesalahan dengan membuat surat undangan kop dan stampel resmi kementerian untuk acara peringatan haul ke-2 ibunya.  

Yandri mengatakan, surat undangan acara peringatan haul, hari santri dan tasyakuran, itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.  

"Itu bisa kita koreksi nanti,  tapi sekali lagi tidak disalahgunakan, tidak dibelokkan," kata Yandri kepada wartawan usai acara di Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma'mun, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (22/10/2024).  

Yandri pun berterima kasih kepada mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang telah mengkritik dan mengingatkannya.  

Yandri yang juga wakil ketua Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan tidak akan mengulangi membuat surat resmi yang dikeluarkan oleh kementerian untuk kegiatan pribadinya.

"Kami terima kasih kepada Pak Mahfud yang sudah mengkritik itu, dan insya Allah kita tidak akan ulangi lagi," ujar dia.  

Yandri menegaskan tidak ada unsur politik dalam kegiatan yang dihadiri para kepala desa hingga ketua RW dan RT di Kabupaten Serang.  

Diketahui, istri Yandri, Ratu Zakiyah menjadi calon bupati Serang pada kontestasi Pilkada tahun 2024.  

"Tapi hari ini murni betul-betul (kegiatan) hari santri, haul emak kami, dan bersyukur kepada Allah Swt, tidak ada unsur yang lain," kata Yandri.  

Yandri mengklaim, selain kepala desa, diundang pula seluruh kepala daerah termasuk penjabat Gubernur Banten Al Muktabar.  

Namun, Al Muktabar tak hadir dan diwakilkan Pj Sekda Banten Usman Asshiddiqi Qohara.  

"Semua unsur di Banten kita undang. Tapi tempat terbatas, ada juga yang kami undang tak datang, tapi ada yang enggak diundang juga datang," tandas dia.

Diketahui, foto surat undangan acara peringatan Haul ke-2 Almarhumah Hj Biasmawati, Hari Santri dan Tasyakiran beredar di media sosial untuk para kepala desa hingga RT.

Surat itu dibuat menggunakan kop dan stampel resmi dari Kemendes PDT yang ditandatangani oleh Yandri Susanto.

3. Bahlil Lahadalia

Golkar Dapat 8 Kursi karena Tukar Barter Kursi Ketua MPR

Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadlia mengatakan bahwa partai Golkar mendapat delapan kursi menteri karena barter kursi ketua MPR.

Golkar yang seharusnya mendapat jatah kursi MPR karena lebih banyak memperoleh suara di Pileg merelakan posisi tersebut dengan imbalan tertentu.

Setelah sepakat, Gerindra mendapat posisi sebagai Ketua MPR dan Golkar mendapat tambahan kursi.

Menanggapi hal tersebut ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah.

Dia mengatakan bahwa pemilihan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR RI dilakukan berdasarkan hasil musyawarah mufakat antar fraksi. 

Pernyataan ini disampaikan Dasco sebagai tanggapan terhadap pernyataan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengenai negosiasi pertukaran kursi jabatan Ketua MPR dengan jatah kementerian di kabinet.

“Sebenarnya begini, bahwa pimpinan MPR itu kan akan dipilih secara musyawarah dan mufakat antar fraksi-fraksi,” ujar Dasco kepada wartawan di kompleks parlemen pada Selasa (22/10/2024).

Dasco menjelaskan, Golkar, sebagai bagian dari koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, memiliki keinginan untuk menduduki kursi MPR RI seperti pada periode sebelumnya.

Namun demikian, hasil musyawarah antar fraksi dan unsur kelompok Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di MPR RI secara bulat sepakat untuk memilih Muzani sebagai ketua.

“Memang waktu itu sebagai partai koalisi, ada nada keinginan Golkar untuk kemudian menduduki kursi pimpinan MPR. Tapi setelah musyawarah mufakat, ya akhirnya itu dijatuhkan kepada Pak Muzani dan Partai Gerindra, dan itu juga atas kesepakatan partai-partai lain,” tutur Dasco yang juga Wakil Ketua DPR.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai apakah kesepakatan tersebut merupakan hasil barter jatah kementerian antara Gerindra dan Golkar, Dasco menegaskan bahwa penunjukan Muzani sebagai Ketua MPR RI murni berdasarkan musyawarah mufakat.

“Musyawarah mufakat, ya,” jelasnya.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengakui adanya proses negosiasi politik antara Golkar dan Partai Gerindra terkait kursi Ketua MPR RI dan jatah kursi di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

4. Natalius Pigai

Minta Angaran Rp 20 Triliun

Menteri HAM Natalius Pigai, menuai polemik buntut keinginannya mengusulkan anggaran Kementerian HAM senilai Rp 20 triliun.

Pigai mengaku bahwa salah satu keinginannya adalah membangun Universitas HAM bertaraf internasional.

Termasuk dilengkapi laboratorium HAM dan rumah sakit.

"Soal Anggaran: 1. Saya mau bangun Universitas HAM bertaraf Internasional terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM dll," tulis Pigai melalui X.

Pigai juga bercita-cita agar univesitas HAM nantinya berkapasitas kelas dunia di bidang HAM.

Dalam pernyataannya, Pigai juga ingin mengadakan program kesadaran HAM di 78.000 desa.

Pernyataan Pigai ini sebelumnya menuai sorotan lantaran tiba-tiba meminta anggaran Rp 20 triliun.

Buntut statementnya, Pigai juga nantinya akan dipanggil oleh Komisi XIII DPR RI.

Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea.

"Untuk mengetahui permintaan anggarannya dari Pak Menteri HAM, Pigai, minggu depan kita jadwalkan untuk memulai persidangan di Komisi XIII dengan mengundang mitra-mitra kerja kita termasuk Kementerian HAM. Saat itu nanti kita minta penjelasan dari Pak Menteri," kata Marinus kepada wartawan, Kamis (24/10/2024). 

Politikus PDIP itu menyebut, permintaan itu perlu didalami, karena kenaikannya cukup signifikan dari anggaran sebelumnya. 

"Karena dari anggaran (sebelumnya) Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun. Kenaikkan anggarannya belum tau rumusnya, baik matematika maupun rasionalisasi program yang dilakukannya," katanya. 

Pigai sendiri mengaku bahwa besaran nominal Rp 64 miliar yang menjadi anggaran awal, tidak akan cukup untuk mewujudkan visi dari Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM.

5. Gus Miftah

Hina Tukang Es Teh

Pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah akhirnya mundur dari jabatannya di Kabinet Merah Putih sebagai Utusan Khusus Presiden.

Hal itu dikatakannya lewat pernyataannya, Jumat (6/12/2024).

Dalam pernyataan itu, Miftah tampak beberapa kali menahan tangis.

Dirinya mengakui tak ada tekanan dari siapapun soal keputusannya tersebut.

"Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun," ujar Miftah sembari menahan tangisnya.

"Tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggung jawab saya yang sangat mendalam pada bapak Presiden Prabowo Subianto, serta seluruh rakyat Indonesia," lanjutnya, terlihat dari tayangan YouTube Kompas TV.

Miftah menyebut keputusan soal mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, bukanlah sebuah akhir maupun langkah mundur.

Melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi terhadap bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam dikutip dari Tribunnews

6. Bahlil Lahadia

Larang Pengecer Jual Elpiji 3 Kilo

Larangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia soal pengecer menjual elpiji 3 kilo 'memakan' korban.

Seorang warga Pamulang bernama Yonih meninggal diduga kelelahan mengantre elpiji 3 kilo.

Pasca larangan menjual elpiji 3 kilo, warga terpaksas mengantre di pangkalan.

Antrean yang mengular membuat warga terpaksa menghabiskan banyak waktu untuk sekedar membeli LPG 3 kilo.

Warga merasa tertanggu dengan kebijakan itu. 

Menanggapi kabar adanya seorang warga yang meninggal dunia setelah mengantre pembelian gas elpiji 3 kilogram (kg). 

Bahlil mewakili pemerintah menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa tersebut.

Hal itu diungkapkan Bahlil saat mengecek langsung pangkalan gas Elpiji di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat pada Selasa (4/2/2025).

"Tadi kan saya baca banyak berita juga. 

Kita membaca banyak berita, katanya ada yang begitu (meninggal dunia setelah mengantre Elpiji 3 kg), ada berita juga yang tidak sesuai dengan itu."

"Ya kami pemerintah pertama memohon maaf kalau ini terjadi, karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Yang kedua adalah kita melakukan perbaikan," kata Bahlil.

Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut perbaikan tetap akan terus dilakukan demi kesejahteraan rakyat dan subsidi yang diberikan pemerintah bisa dinikmati bagi keluarga yang membutuhkan.

"Apa yang kita lakukan pagi ini dan malam ini sebagai respons untuk kita ingin rakyat kita mendapat Elpiji dengan baik dan gampang," jelas Bahlil.

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News