TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- PDIP akhirnya buka suara soal kisruh larangan kader PDIP mengikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang.

Instruksi ini membuat para kader PDIP terpecah. Ada yang memutuskan ikut ada yang absen.

Instruksi tersebut keluar dari ketum PDIP Megawati Kamis (20/2/2025) malam setelah Sekjen PDIP ditahan KPK.

Belum diketahui alasan Megawati mengeluarkan instruksi tersebut namun diduga akibat dari penahanan Hasto.

Namun instruksi tersebut membuat kader PDIP kebingungan. Mereka yang kadung tiba di Yogyakarta dan hendak menuju Magelang bagai kehilangan arah.

Akhirnya para kader memutuskan berangkat ke Magelang sembari menunggu instruksi lanjutan.

Namun hingga Selasa (25/2/2025) tidak ada pernyataan resmi dari PDIP soal pencabutan larang itu.

Setelah viral, PDIP akhirnya memberikan respons.

Juru Bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyatakan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak pernah melarang kepala daerah PDI-P untuk mengikuti retreat di Akademi Militer, Magelang. 

Baca juga: Elite PDIP Terpecah Soal Retret, Gubernur Jakarta Pramono Anung Ikut, Gubernur Bali Koster Absen

“Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” ujar Basarah dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Selasa (25/2/2025). 

Basarah pun menekankan bahwa dalam instruksinya, Megawati hanya menunda terlebih dahulu rencana keberangkatan ke Magelang dari daerah masing-masing.

“Dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan,” jelas Basarah.

Basarah menambahkan, kepala daerah yang belum berangkat ke Magelang justru diminta oleh Megawati agar lebih mengutamakan bekerja demi kepentingan rakyat.

Ia mengatakan, Megawati ingin kader-kadernya untuk dapat langsung bekerja melayani rakyat.

“Pesan Ketua Umum kepada kader-kadernya sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja real kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerah masing-masing,” pungkasnya.