TRIBUN TANGERANG.COM, DENPASAR- Megawati Soekarnoputri terpilih kembali menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk periode 2025-2030.

Megawati Soekarnoputri dikukuhkan kembali jadi ketua dalam Kongres ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Jumat (1/8/2025)

Megawati diketahui sudah menjadi Ketum PDIP sejak 1999.

Artinya Megawati sudah 26 tahun menjadi pimpinan Banteng Moncong Putih.

Setelah resmi diberi jabatan selama lima tahun ke depan, Megawati akan memimpin PDIP selama kurun waktu 31 tahun.

Sebelum kembali terpilih menjadi Ketum PDIP, PDIP sudah menggelar bimbingan teknis (bimtek) nasional yang diikuti sebanyak 3.200 anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari PDIP. 

Acara Bimtek dihadiri langsung oleh Megawati dan jajaran ketua DPP PDIP.

Dalam kongres dan bimbingan teknis PDIP baru-baru ini, ia menegaskan pentingnya soliditas partai, gotong royong, dan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

Mereka juga diberikan pembekalan penguatan peran fraksi di lembaga legislatif.

Megawati telah memimpin PDIP sejak 1999, menjadikannya salah satu ketua umum partai politik terlama di Indonesia.

Megawati Soekarnoputri juga merupakan Presiden ke-5 Republik Indonesia dan presiden perempuan pertama dalam sejarah negara ini.

Kongres PDIP 

Kongres ke-VI PDI Perjuangan di Bali ini bisa dikatakan "acara dadakan", mengingat hingga hari Rabu, 30 Juli 2025, belum ada keputusan resmi bahwa acara tersebut akan berlangsung.

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, kepada wartawan, ketika itu hanya memberikan sinyal bahwa  kongres akan secepatnya digelar setelah kegiatan bimbingan teknis anggota Fraksi PDI-P seluruh Indonesia selesai pada 31 Juli 2025.

”Insya Allah, setelah bimtek (bimbingan teknis), kita akan ada kabarnya (jadwal kongres),” ujar Puan saat menjawab pertanyaan wartawan seusai memberikan pengarahan dalam pembukaan bimtek di Bali Beach Convention Center, Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (30/7/2025).

Kongres kali ini juga banyak dinantikan publik, bukan soal siapa yang menjadi Ketua Umum PDIP ke depan, melainkan sikap politik Megawati terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. 

Kongres berlangsung sangat tertutup dan dijaga ketat oleh Satgas PDIP, pecalang, serta petugas keamanan. Hanya Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC yang diizinkan masuk ke ruang kongres dengan ID khusus.

Hal menarik yang menjadi sorotan, Kongres PDIP hari ini berlangsung--hanya berselang semalam- dengan pengumuman pemerintah yang memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto.

Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana.

Hal itu diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyebut bahwa amnesti merupakan hak prerogatif presiden atau hak istimewa yang dimiliki kepala negara.

Kasus Hasto Kristiyanto sendiri berkaitan dengan dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI atas nama Harun Masiku.

Hasto kemudian dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 25 Juli 2025, sebelum akhirnya mendapat amnesti.

Pemberian amnesti itu kemudian membuat publik mengaitkannya dengan keputusan Megawati mendukung pemerintahan Prabowo.

Hingga berita ini diturunkan, Megawati belum memberikan pidatonya setelah dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDIP 2025-2030.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News