Sejarah Bandara Kertajati yang Disebut AHY 'In The Middle of Nowhere', KDM Sebut Peuteuy Selong

TRIBUNTANGERANG.COM, MAJALENGKA- Ramai soal Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka yang disebut 'The Middle of Nowhere'.

Diketahui ucapan soal 'the middle of nowhere' kini viral di media sosial.

Viralnya istilah tersebut berawal dari ucapan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY kala itu menyoroti soal sepinya aktivitas di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka.

Ketum Partai Demokrat itu mencoba mengurai benang kusut  yang menjadi penyebab utama bandara tersebut tidak sepi meski memiliki fasilitas mewan dan megah.

The Middle of Nowhere sendiri merupakan bahasa Inggris. Kalimat tersebut bisa diartikan sebagai jauh dari mana-mana sehingga sepi.

Dia mengatakan bahwa sepinya BIJB Kertajati adalah karena adanya kesalahan dalam pemilihan lokasi. 

Lokasi pembangunan BIJB Kertajati yang berada di Kabupaten Majalengka tersebut tidak diimbangi dengan perencanaan matang, khususnya dalam hal integrasi infrastruktur dan akses transportasi menuju bandara

Dibangun dengan nilai investasi mencapai Rp2,6 triliun di luar dari dana tambahan Pemrov Jawa Barat untuk membebasan lahan dan lainnya, biaya besar yang dikeluarkan justru tidak menghasilkan laba.

“Siapa yang pernah ke sana? Seperti apa Kertajati? Sepi? Tapi bagus kan? Besar, bagus, megah, tapi in the middle of nowhere, di Majalengka, kawasan Rebana (Cirebon, Patimban, Kertajati) namanya,” ujar AHY, Jumat (24/10/2025) dalam konferensi pers “Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan.

“Mungkin awalnya dulu kurang terintegrasi, bandaranya dibangun tapi konektivitasnya terlambat, sehingga tanggung,” jelasnya.

“Kalau begitu, mending di Jakarta sekalian. Akhirnya ditinggalkan, sepi. Padahal infrastrukturnya lengkap, tapi kawasan sekitarnya belum hidup,” lanjut AHY.

Bikin Rugi Pemprov Jabar Rp 60 Miliar Per Tahun

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menyinggung kondisi Bandara Kertajati yang disebutnya kini ibarat peuteuy selong  istilah dalam Bahasa Sunda yang menggambarkan sesuatu yang besar namun kosong melompong.

“Majalengka ke sananya sudah ada bandara. Padahal sekarang udah berubah jadi peuteuy selong. Kenapa jadi begitu? Karena nggak ada pesawatnya, nggak maju-maju,” ujar Dedi dalam sebuah acara di Majalengka.

Bandara Kertajati sendiri merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pembangunannya dimulai pada 2015 melalui anggaran APBN dan dukungan APBD Jawa Barat untuk pembebasan lahan. Bandara ini resmi beroperasi pada 24 Mei 2018 dengan total biaya pembangunan mencapai Rp2,6 triliun.

Saat ini, pengelolaan bandara dilakukan oleh PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk pada 24 November 2013. Namun, operasionalnya masih menjadi beban keuangan daerah.

Dedi Mulyadi mengungkapkan, Pemprov Jabar harus menanggung biaya operasional mencapai Rp60 miliar per tahun. “Kan nombok setiap tahun Rp60 miliar untuk bandara. Harus bagaimana (solusinya)?” ujarnya.

Sejarah Kertajati

Sejarah pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati memiliki perjalanan panjang yang dimulai lebih dari dua dekade lalu. Dikutip dari laman Angkasa Pura, gagasan pembangunan bandara ini pertama kali muncul pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Studi kelayakan proyek Kertajati sudah dilakukan sejak 2003, dan izin penetapan lokasi diterbitkan pada 2005. Saat itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyatakan kesanggupan untuk membiayai proyek tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, realisasi pembangunan tak kunjung terlaksana hingga 2011.

Setelah dilakukan peninjauan ulang, pemerintah akhirnya memutuskan bahwa pembangunan bandara memerlukan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proses pembersihan lahan dan pembangunan pondasi baru dimulai pada 2014.

Selanjutnya, proyek ini dimasukkan dalam daftar Program Strategis Nasional (PSN). Pembangunan fisik berlangsung dari 2015 hingga 2017 dengan pendanaan utama dari Kementerian Perhubungan. Setelah melewati proses panjang, Bandara Kertajati resmi beroperasi pada 24 Mei 2018, ditandai dengan pendaratan perdana Pesawat Kepresidenan Indonesia.

Pada saat peresmian, Bandara Kertajati memiliki landasan pacu tunggal sepanjang 2.500 meter, yang memungkinkan pendaratan pesawat berbadan sedang. Infrastruktur ini kemudian terus dikembangkan untuk memenuhi standar bandara internasional.

Dari sisi pendanaan, pembangunan Bandara Kertajati menelan biaya sekitar Rp2,6 triliun. Pembiayaan tidak hanya berasal dari pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pihak swasta.

Pengelolaan bandara kini berada di bawah tanggung jawab PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB), sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 22 Tahun 2013 dan resmi berdiri pada 24 November 2013.

Struktur kepemilikan saham PT BIJB terdiri dari:

Pemerintah Provinsi Jawa Barat: 82,29 persen

PT Angkasa Pura II: 15,41 persen

Koperasi Sejahtera Jawa Barat: 1,62 persen

PT Jasa Sarana: 0,8 persen

Bandara Kertajati diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kawasan Rebana Metropolitan (Cirebon–Patimban–Kertajati) serta mendukung pengembangan logistik, industri, dan pariwisata di wilayah timur Jawa Barat.

Namun, hingga kini, bandara tersebut masih menghadapi tantangan besar dalam menarik minat maskapai dan penumpang akibat keterbatasan akses dan minimnya konektivitas transportasi dikutip dari Kompas.com

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News