Daftar 3 Menteri yang Diminta Cak Imin Tobat Nasuha Terkait Banjir dan Longsor Sumatra, Tuai Polemik

Ringkasan Berita:

• Cak Imin meminta tiga menteri—Kehutanan, ESDM, dan Lingkungan Hidup—melakukan evaluasi total dan taubatan nasuha buntut bencana banjir dan longsor di Sumatera.
• DPR melalui Panggah Susanto mengkritik keras pernyataan tersebut, menilai tidak tepat dan terkesan saling menyalahkan di tengah situasi bencana.
• Bencana dinilai sebagai momentum evaluasi besar terhadap kebijakan lingkungan, sementara Cak Imin menyebut bencana ini sebagai akibat kelalaian manusia.

TRIBUNTANGERANG.COM- Polemik kembali mencuat usai Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, meminta tiga menteri melakukan taubatan nasuha buntut banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera.

Pernyataan Cak Imin tersebut turut menuai respons keras dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto.

Menurutnya, pernyataan itu tidak tepat dan justru terkesan saling menyalahkan antar-kementerian di tengah kondisi bencana.

Daftar 3 Menteri yang Diminta Cak Imin Taubatan Nasuha

Dalam pernyataannya, Cak Imin mengaku telah mengirim surat kepada tiga menteri untuk melakukan evaluasi besar-besaran dan taubatan nasuha. Ketiganya adalah:

• Menteri Kehutanan – Raja Juli Antoni

Cak Imin menyurati Menteri Kehutanan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan hutan, terutama terkait deforestasi yang disebut menjadi salah satu faktor bencana banjir dan longsor di berbagai daerah.

• Menteri ESDM – Bahlil Lahadalia

Mengambil contoh persoalan tata kelola sumber daya alam, Cak Imin menilai perlunya pertobatan kebijakan di sektor energi dan mineral yang diduga berhubungan dengan kerusakan lingkungan.

• 3. Menteri Lingkungan Hidup

Dalam pernyataannya, Cak Imin juga mengirim surat kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk mengevaluasi seluruh kebijakan dan langkah mitigasi bencana.

Ketiga menteri ini diminta berkomitmen melakukan “evaluasi total” sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menghadapi bencana yang terus berulang.

Ajakan Cak Imin Dikritik DPR: Tidak Perlu Saling Menyalahkan

Panggah Susanto menilai pernyataan taubatan nasuha tersebut terlalu tendensius dan tidak memberikan solusi komprehensif.

“Prinsipnya sangat tidak tepat mengeluarkan pernyataan seperti itu dalam kondisi bencana, apalagi itu keluar dari seorang Muhaimin Iskandar yang juga berada di pemerintahan,” kata Panggah, Selasa (2/12/2025).

Ia menegaskan bahwa pemerintah semestinya fokus pada penanganan dan pencegahan, bukan melempar tanggung jawab.

Menurut Panggah, akar masalah banjir-longsor tidak hanya soal kebijakan satu kementerian, tetapi akumulasi persoalan panjang seperti penggundulan hutan, curah hujan ekstrem, hingga lemahnya pengawasan tata ruang.

Bencana sebagai Momentum Evaluasi Total

Panggah berharap bencana justru menjadi momentum introspeksi kebijakan lingkungan dan kehutanan di Indonesia.

“Hutan di Jawa misalnya, dari 2,4 juta hektare, separuhnya kini menjadi lahan terbuka. Ini akumulasi masalah masa lalu yang belum diselesaikan menyeluruh,” ujarnya.