KPCDI Minta Evaluasi Penentuan BPJS PBI untuk Pasien Penyakit Kronis

Laporan Wartawan
TribunTangerang.com, Ikhwana Mutuah Mico

TRIBUNTANGERANG.COM, CIPUTAT - Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, Tony Richard Samosir mengungkapan sekiranya 200 pasien gagal ginjal di Indonesia menghadapi krisis serius setelah status BPJS PBI mereka dinonaktifkan tanpa pemberitahuan. 

Tony Richard Samosir mengatakan dampak langsung adalah terhambatnya akses ke layanan cuci darah yang bersifat menyelamatkan nyawa.

Ia menjelaskan cuci darah merupakan terapi rutin yang harus dijalani 2-3 kali seminggu, masing-masing sesi berlangsung 4-5 jam, dan dilaksanakan seumur hidup.

Pria berumur 42 tahun itu mengatakan penundaan atau penghentian perawatan ini dapat menimbulkan komplikasi medis serius, termasuk edema paru, gagal jantung, sesak napas, mual, muntah, bahkan kematian.

"Pasien gagal ginjal tidak bisa menunda cuci darah. Setiap sesi adalah penting. Kalau terhenti, risiko kematian sangat tinggi,” ujar Tony kepada TribunTangerang.com, Kamis (12/2/2026).

Menurut laporan dari komunitas yang digawanginya, sebagian besar pasien akhirnya terpaksa memilih membayar sendiri biaya cuci darah, yang mencapai Rp1,2 hingga Rp1,8 juta per sesi, agar terapi tetap berlanjut.

Sebab, pilihan lain adalah menunda perawatan, yang bisa berakibat fatal.

Ia mengungkapkan, situasi ini memunculkan dilema bagi pasien dan keluarga. Banyak dari mereka yang tidak mampu membayar biaya mandiri harus mencari alternatif lain agar tetap bisa bertahan hidup, termasuk meminta bantuan pihak ketiga atau komunitas pasien.

Ia menyatakan pihaknya memberikan bantuan sementara dengan menanggung iuran BPJS mandiri bagi pasien yang tidak mampu. Langkah ini dilakukan sembari menunggu proses reaktivasi atau verifikasi ulang melalui Dinas Sosial dan Kementerian Sosial.

Sejak 2019, lanjut Tony, praktik pemutusan BPJS PBI tanpa pemberitahuan telah terjadi beberapa kali. Namun, jumlah kasus yang melonjak saat ini membuat komunitas pasien menilai situasi sebagai “puncak gunung es” karena dampaknya jauh lebih masif.

Ia menekankan penyakit kronis seperti gagal ginjal seharusnya dimasukkan dalam kategori rentan miskin agar tidak terdampak secara disproposional akibat perubahan status administrasi.

"Penentuan kelayakan PBI seharusnya tidak hanya berdasarkan pendapatan atau kepemilikan aset. Pasien dengan penyakit kronis memiliki kebutuhan yang berbeda dan harus diprioritaskan,” tegas Tony.

Dampak jangka panjang dari krisis ini juga dapat dirasakan sistem kesehatan nasional. Tony mengatakan penundaan cuci darah meningkatkan risiko komplikasi serius yang membutuhkan perawatan darurat lebih mahal dibandingkan terapi preventif berkelanjutan.

Ia menyerukan pemerintah segera membangun mekanisme fast track reaktivasi BPJS berbasis kebutuhan medis. Menurutnya, sistem ini dinilai penting untuk memastikan pasien dengan penyakit kronis tidak kehilangan akses ke layanan yang esensial bagi kelangsungan hidup mereka.