Breaking News:

Sekjen KPK: Penyaluran Kerja ke BUMN Atas Permintaan Pegawai yang Tak Memenuhi Syarat Jadi ASN

Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa menyebut hal tersebut merupakan inisiasi dari pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS).

TRIBUNNEWS/HERUDIN
KPK membenarkan penyaluran pegawai tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK), ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

TRIBUNTANGERANG, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan penyaluran pegawai tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK), ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa menyebut hal tersebut merupakan inisiasi dari pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS).

"Menanggapi berbagai opini yang berkembang mengenai penyaluran kerja bagi pegawai KPK."

Baca juga: DAFTAR Lengkap Wilayah PPKM Jawa-Bali Hingga 20 September, Tangerang Raya Tak Beranjak dari Level 3

"Kami dapat jelaskan bahwa atas permintaan pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diangkat menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara)," kata Cahya lewat keterangan tertulis, Selasa (14/9/2021).

Cahya mengatakan, KPK bermaksud membantu pegawai tersebut untuk disalurkan pada institusi lain di luar komisi antikorupsi.

Dia membantah tindakan tersebut menghina para pegawai.

Baca juga: Buwas Ungkap Adhyaksa Dault Dilaporkan Soal Aset Kwarnas di Cibubur Dijadikan SPBU

Menurut Cahya, penyaluran kerja adalah bagian kepedulian KPK terhadap nasib lanjutan pegawai yang gagal dalam TWK dan membutuhkan pekerjaan.

KPK menyebut penyaluran pegawai disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki.

Penyaluran pegawai dilakukan karena banyak yang masih membutuhkan mereka.

Baca juga: Pegawai KPK Tak Lulus TWK Ditawari Kerja di BUMN, Novel Baswedan Merasa Terhina

"Tidak sedikit institusi yang membutuhkan spesifikasi pegawai sesuai yang dimiliki insan KPK."

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved