Pemilu 2024

Komisi II DPR Dorong KPU dan MA-MK Bikin Kesepakatan Percepatan Penanganan Sengketa Pemilu 2024

Untuk itu, perlu dilakukan nota kesepahaman atau MoU antara penyelenggara pemilu dengan MK dan MA.

Editor: Yaspen Martinus
ISTIMEWA
Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuat kesepakatan dengan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). 

TRIBUNTANGERANG, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuat kesepakatan dengan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Tujuannya, agar penanganan sengketa Pemilu 2024 tidak berlarut-larut.

Apalagi, pemerintah mengusul Pemilu 2024 digelar pada 15 Mei.

Baca juga: Jadwal Pemilu 2024 Belum Ditetapkan, Pengamat: Pertempuran Antara PDIP dengan Jokowi

Hal ini disebut akan makin mepet dengan tahapan Pilkada 2024 yang bakal digelar pada November.

Untuk itu, perlu dilakukan nota kesepahaman atau MoU antara penyelenggara pemilu dengan MK dan MA.

"Jadi, kita hanya mendorong."

Baca juga: Bali Dibuka Lagi untuk Turis Asing, Satgas Covid-19 Bakal Lakukan Evaluasi Tiap Minggu

"Supaya jangan sampai sengketa pemilu berlarut-larut, sehingga akan menyebabkan terjadi impitan berbagai tahapan."

"Yang kita inginkan jangan sampai antara pelaksaan pileg, pilpres, berimpitan dengan pelaksanaan pilkada," kata Guspardi Gaus kepada wartawan, Jumat (15/10/2021).

Menurut dia, kesepakatan antara pemerintah, penyelenggara pemilu, serta MA dan MK, di antaranya harus meliputi bentuk perkara yang bisa diajukan ke MA dan MK.

Baca juga: Airlangga Hartarto Makin Populer, Golkar Optimistis Tatap Pilpres 2024, Apalagi Tak Ada Petahana

Namun, tetap mempertimbangkan peradilan tidak boleh menolak permohonan.

Legislator asal Sumatera Barat itu menambahkan, dalam hal ini, dibuat kesepakatan hal-hal yang berkaitan dengan sengketa kepemiluan.

Misalnya, pileg, pilpres, dan pilkada harus jelas apa bentuk daripada perkara yang boleh masuk, dan berapa lama perkara itu dilangsungkan.

Baca juga: Partai Demokrat Ungkap Jhoni Allen Marbun Memohon Ingin Kembali ke Kubu AHY

Memang sampai saat ini belum ada pembicaraan mengenai pertemuan antara MA, MK dengan penyelenggara pemilu.

Namun, ia memastikan Komisi II bakal memfasilitasi pertemuan itu usai masa reses.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved