Kehadiran Bioskop Rakyat Bisa Merangsang Industri Ekonomi Kreatif

TRIBUNTANGERANG.COM, MENTENG -- Partai Golkar DKI Jakarta menggelar focus group discussion (FGD) untuk merumuskan format Jakarta setelah bukan jadi ibu kota negara.

FGD yang digelar bersama Warta Kota, dihelat secara offline dan online, Minggu (17/4/2022) sore.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Umum DPD Partai Golkar Ahmed Zaki Iskandar, budayawan Ridwan Saidi, sineas Swastika Nohara, dan Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) Beky Mardani.

Ahmed Zaki Iskandar mengatakan FGD kali ini bertema Jakarta Ibu Kota Ekonomi Kreatif.

Ketika menyampaikan pemikirannya, Ridwan Saidi mengatakan, penataan Jakarta seharusnya sudah dilakukan secara hukum terlepas ibu kota pindah atau tidak.

Baca juga: Golkar DKI Jaring Ide dan Saran untuk Wujudkan Jakarta Sebagai Ibu Kota Ekonomi Kreatif

Selama ini, Jakarta mendapat label Daerah Khusus Ibu Kota dan wali kota di seluruh
wilayahnya tidak dipilih secara di derah lain.

"Itu kan bukan khusus namanya kelainan," kata Ridwan disambut tawa kader partai Golkar yang hadir.

Menurut dia, selama ini pemerintahan di Jakarta sangat sentral yaitu berpusat di Balai Kota DKI Jakarta. Di sisi lain, setiap tahun, terjadi kenaikan jumlah penduduk sehingga seluruh wilayah Jakarta harus menjadi kota otonom.

Baca juga: Terminal Bayangan Cikokol Kota Tangerang Masih Sepi Pemudik, Lonjakan Diperkirakan H-7

Sineas Swastika Nohara mengatakan, Jakarta adalah kota kelahiran industri film Tanah Air.

Hal ini ditandai oleh film Darah dan Doa besutan H Usmar Ismail yang tercatat sebagai film
pertama produksi anak bangsa.

Dalam perkembangan waktu, industri film tumbuh di banyak kota. Namun Jakarta tetap menjadi
pusat industri film di Indonesia.

Baca juga: Sachrudin Puji Kalangan Milenial yang Sukses Selenggarakan Gema Ramadan di Kavling Pemda

Swastika menyatakan, industri film serupa lokomotif yang menarik banyak gerbong. Hal ini
terjadi karena industri film melibatkan berbagai bidang kesenian dan industri kreatif di
antaranya musik, fashion, make up artist, animasi, dan sebagainya.

Di masa mendatang, kata Swastika, Jakarta punya peluang yang semakin besar untuk tumbuh
sebagai ibu kota ekonomi kreatif. "Jakarta harus berkembang mengandalkan yang ada
sekarang," ujarnya.

Baca juga: Monash Universitas berdiri di Kabupaten Tangerang, Mendikbud Nadiem: Perlu Diadopsi dan Direplikasi

Swastika menambahkan, lebih dari sekadar kota ekonomi kreatif, Jakarta harus meraih posisi
sebagai ibu kota ekonomi kreatif dunia.

Untuk itu, perlu dilakukan berbagai persiapan di antaranya persiapan dari segi sumber daya
manusia (SDM). Untuk memiliki SDM yang mumpuni, pemahaman tentang Jakarta sebagai ibu kota
ekonomi kreatif harus ditanamkan di sekolah-sekolah.

Baca juga: Satpol PP Kota Tangsel Copot Ratusan Reklame Non Permanen Tak Berizin di Kawasan BSD City 

Swastika juga mengatakan, pemerintah perlu memberikan dukungan dalam bentuk menyediakan
lebih banyak ruang untuk munculnya kegiatan-kegiatan yang termasuk elemen ekonomi kreatif.

Menurut Swastika, pemerintah juga harus mendukung munculnya bioskop-bioskop rakyat yang
berdiri di gedung tersendiri atau bukan di dalam mal. Bioskop rakyat, kata Swastika, sangat
mendukung pertumbuhan inustri film.

Baca juga: Street Race Bakal Digelar 3 Hari di BSD Kota Tangerang untuk Pembalap Motor dan Mobil Jalanan

Pada kesempatan berikutnya, Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB), Beky Mardani
menyampaikan pemikirannya.

Beky Mardani mengatakan, sekalipun ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur, peran
sejarah Jakarta tak akan tergantikan.

Beky Mardani juga optimis, pemindahan ibu kota negara tidak akan mengubah peran Jakarta
sebagai pusat perekonomian. "Lebih dari 70 persen perekonomian nasional ada di Jakarta,
maka semua produksi akan tetap di Jakarta," katanya.

Baca juga: Capaian Vaksin booster di Kota Tangsel Tembus 33,4 Persen

Beky Mardani juga mengatakan, Betawi harus tetap menjadi identitas Jakarta. "Semua kota
besar punya identitas budaya, dan identitas budaya Jakarta adalah Betawi," ujarnya.

Beky juga mengatakan, perlu penguatan lembaga kebetawian untuk mempertahankan identitas
budaya Jakarta. (*)