Formula E

Pemprov DKI Diminta Umumkan Keuntungan Pelaku UMKM dari Turnamen Formula E

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menilai, keuntungan UMKM dari Turnamen Formula E perlu diumumkan kepada publik

Tribunnews/Abdul Majid
Penonton Formula E Dilarang Bawa Makanan dan Minuman Dari Luar 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA -- Pemprov DKI Jakarta diminta mengumumkan keuntungan pelaku UMKM dari turnamen Formula E yang digelar di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu (4/6/2022) lalu.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menilai, keuntungan itu perlu diumumkan kepada publik sehingga klaim Pemprov terhadap kehadiran turnamen berskala internasional terbukti nyata.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, informasi soal keuntungan pelaku UMKM melalui turnamen Formula E dapat disampaikan dalam rapat interpelasi.

Lewat forum itu, dewan juga dapat menanyakan langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal perencanaan, penganggaran hingga eksekusi turnamen Formula E.

Baca juga: Ada Tim Balap Formula E Kampanye LGBT, Begini Tanggapan Panitia

“Jadi sifatnya kami akan memperdalam pelaksanaan, pengalokasian dan terakhir evaluasi. Kami katakan ini forum untuk evaluasi menyeluruh, kaitan penyelenggaraan Formula E yang dianggap sukses dalam penyelenggaraan,” kata Gembong kepada wartawan pada Jumat (10/6/2022).

Hingga kini, kata Gembong, pihaknya masih menunggu keputusan Pimpinan DPRD mengelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menjadwalkan rapat lanjutan paripurna interpelasi Formula E

Sejak beberapa bulan lalu, interpelasi mandek di tengah jalan karena tidak kuorum.

Berdasarkan regulasi yang ada, rapat paripurna dinyatakan kuorum jika diikuti oleh minimal 50 persen + satu orang.

Baca juga: Punya Rumah Mepet Sirkuit, Warganet Ini Pamer Nonton Formula E dari Balkon

Jika mengacu pada jumlah anggota DPRD DKI Jakarta saat ini yang berjumlah 106 orang, rapat paripurna minimal harus dihadiri oleh 54 orang.

Sementara faktanya, hanya 33 orang dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI yang mengikuti rapat interpelasi.

Sedangkan 73 anggota dewan dari tujuh fraksi lainnya menolak memakai hak interpelasi.

Meski demikian, Gembong memastikan rapat interpelasi bakal diupayakan bergulir.

Baca juga: Wagub DKI Ungkap Keberhasilan Turnamen Formula E, Giring Desak Parameternya

Kata dia, rapat interpelasi merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan legislatif terhadap kebijakan eksekutif yang sifatnya strategis.

“Interpelasi itu hanya peningkatan fungsi pengawasan anggota dewan. Kami harapkan interpelasi bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh kaitan alokasi anggaran APBD yang digunakan untuk gelaran Formula E,” ujar Gembong yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved