Tangerang Raya

Dokter Umum RS Swasta Ngadu ke IDI Banten Lantaran Rekomendasi Izin Praktik Tak Diproses

Tiga dokter umum Rumah Sakit Bhineka Bakti Husada mempertanyakan surat izin praktik yang tak kunjung dikeluarkan IDI Cabang Tangerang.

Tribun Tangerang/Gilbert Sem Sandro
Dokter umum yang bekerja di rumah sakit swasta di Kota Tangerang Selatan mendatangi kantor IDI Banten lantaran surat izin praktik yang diajukannya tak kunjung diproses, Kamis (15/9/2022). 

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Tiga dokter umum Rumah Sakit Bhineka Bakti Husada mendatangi kantor Sekretariat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Banten, Kamis (15/9/2022).

Ketiga dokter umum yang bekerja di rumah sakit di Kota Tangerang Selatan itu mengadukan nasibnya lantaran surat izin praktik dokter tak kunjung diproses di IDI Banten.

Perwakilan dari ketiga dokter itu, Herman mengatakan, berkas pembuatan surat izin praktik dokter atau SIP mereka sudah diajukan sejak 24 Juli 2022.

Namun hingga saat ini surat rekomendasi pembuatan surat izin praktik dokter rumah sakit swasta tersebut tak kunjung dikeluarkan oleh kantor Sekretariat IDI  Tangerang Selatan.

"Untuk membuat SIP ini harus memiliki surat rekomendasi dari IDI setempat yaitu IDI cabang Tangsel," kata Herman, Kamis (15/9/2022).

"Namun berkas yang sudah diajukan sejak 24 Juli 2022, namun sampai sekarang surat rekomendasi itu belum diproses."

"Seharusnya 7 hari kerja, tapi sampai sekarang belum diproses, harusnya dari ketua IDI cabang mengeluarkan surat secara tertulis," katanya lagi.

Baca juga: Baru Dilantik, Ketua IDI Tangsel Dilaporkan ke Polisi oleh Warga, Dugaan Pemakaian Gelar Palsu

Herman menjelaskan, pengaduan terkait surat pengajuan untuk mendapat rekomendasi itu diajukannya untuk mewakili tiga dokter yang belum memiliki SIP itu.

Pasalnya, Rumah Sakit Bhineka Bakti Husada yang menjadi tempatnya bekerja sekarang kekurangan tenaga dokter umum.

Dia belum mengetahui alasan ketua IDI Cabang Tangerang belum menandatangani surat rekomendasi pembuatan SIP tiga dokter tersebut.

"Alasannya apa sampai saat ini kita juga belum tahu dan belum menerima surat tertulis tersebut, seharusnya 7 hari itu selesaikan surat rekomendasi, tapi sejak 24 Juli 2022 lalu belum diproses," kata dia.

"Kalau surat rekomendasi keluar, SIP tidak terbit dari perizinan dan kalau SIP tidak ada, legalitas dokter untuk berpraktik ya tidak ada," ujarnya.

Sementara itu, Ketua IDI Provinsi Banten Darmawan mengatakan, dia belum mengetahui tiga dokter umum yang mengadukan pembuatan SIP.

Dia akan mempelajari kasus itu terlebih dahulu sebelum memberi penjelasan kepada publik.

"Saya belum tahu, nanti saya coba pelajari dulu ya. Keterangannya saya belum lihat juga, apa kendalanya terkait rekomendasi seperti apa. Untuk pastinya saya pelajari dulu ya," kata Darmawan.

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved