Ekonomi
Jangan Khawatir, Ditengah Ancaman Resesi Ekonomi Global Tahun Depan, Ekonomi Indonesia Tumbuh
Ekonomi Indonesia Tumbuh Meski IMF Proyeksi Ekonomi Dunia hanya Naik 3,2 persen
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Lilis Setyaningsih
TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan meski global dibayang-bayangi resesi.
Mengacu pada data International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2022 diperkirakan hanya tumbuh sebesar 3,2 persen, dan akan melambat menjadi 2,7 persen pada 2023.
Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, inflasi global juga diperkirakan mencapai 8,8 persen akibat kenaikan harga energi dan komoditas pangan.
Namun demikian, inflasi diperkirakan menurun dan mencapai 6,5 persen pada 2023.
“Di tengah tantangan global, kita patut bersyukur karena ekonomi Indonesia tumbuh 5,44 persen (yoy) pada kuartal II-2022. Neraca perdagangan Indonesia juga surplus selama 29 bulan berturut-turut, pada Januari-September 2022 surplus mencapai USD 39,87 miliar,” kata Zulhas.
Hal itu dikatakan Zulhas saat memberikan pidato kunci (keynote speech) Seminar Nasional bertajuk ‘Kebijakan Perdagangan, Stabilitas Harga dan Kondisi Industri Perbankan’ yang digelar Perbanas Institute, Rabu (2/11/2022).
Demi mendorong kinerja perdagangan Indonesia, kata Zulhas, diperlukan kerja sama dari seluruh pihak.
“Tanpa kolaborasi kita akan mengalami kendala. Kerja sama juga diperlukan dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045,” ucap Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Zulhas mengatakan, harga kebutuhan pokok terpantau stabil di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalm negeri.
Untuk minyak goreng curah yang menjadi tugas khusus dari Presiden RI, saat ini harganya sudah di bawah harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp 13.800 per liter.
Baca juga: Guru Besar IPB Yakin Tangerang Initiative akan Perkuat Posisi Ekonomi Wilayah Pesisir di Asia Timur
“Selain itu, minyak kita juga sudah tersedia di 34 provinsi termasuk Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, digitalisasi perdagangan dan keuangan juga menunjukkan peningkatan pada Agustus 2022.
Bahkan, nilai transaksi uang elektronik tumbuh 43,24 persen (yoyo), volume transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tumbuh 184 persen (yoy), dan nilai transaksi bank digital tumbuh 31,40 persen (yoy).
Tahun 2022, ungkap dia, Kemendag fokus pada program dan kebijakan prioritas untuk penguatan pasar dalam negeri dan peningkatan ekspor nonmigas.
Untuk penguatan pasar dalam negeri, pihaknya memprioritaskan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok untuk mengendalikan inflasi.
Sedangkan untuk peningkatan ekspor nonmigas, kementerian memprioritaskan penetrasi pasar ekspor nontradisional melalui promosi, misi dagang, dan pembentukan kerja sama perdagangan melalui skema Preferential Trade Agreement (PTA), Free Trade Agreement (FTA), maupun Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
Dia lalu mencontohkan negara Afrika dengan penduduk lebih dari 1 miliar dengan produk domestik bruto (PDB) USD 2,11 triliun, memiliki potensi perdagangan USD 595,9 miliar.
“Timur Tengah dengan penduduk 485 juta dan PDB USD 5,54 triliun, dengan potensi perdagangan USD 1 triliun. Sedangkan Asia Selatan dengan jumlah penduduk 1,84 miliar, memiliki PDB USD 4,07 triliun, dengan potensi perdagangan USD 757,6 miliar,” jelasnya.
Baca juga: Pelaku Usaha dari Minang, Mampu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi di Tangsel
Selain itu Kemendag juga baru saja menyelenggarakan pameran dagang internasional terbesar di Indonesia, yaitu Trade Expo Indonesia (TEI) ke-37 secara luring pada 19-23 Oktober 2022 dengan capaian transaksi sebesar USD 2,94 miliar.
Kemendag juga melakukan promosi fesyen muslim melalui Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat fesyen muslim dunia pada 2024 sebagai bagian dari visi Indonesia menjadi hub produk halal dunia.
“Ke depan kementerian juga akan membuka lebih banyak lagi kerja sama dengan institusi pendidikan dan perbankan yang dapat mendukung pelaksanaan strategi kebijakan perdaganga, demi mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045,” tutur Zulhas. (faf)