DPRD Kota Tangerang Perintahkan Camat dan Lurah Sosialisasikan Pembangunan GOR Lapangan Portim

TRIBUNTANGERANG.COM, KOTA TANGERANG -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang memerintahkan Camat Tangerang dan Lurah Tanah Tinggi untuk mensosialisasikan rencana pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Lapangan Portim.

Sosialisasi rencana pembangunan GOR tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh warga meliputi 10 RW yang tinggal di sekitar Lapangan Portim, Tanah Tinggi, Tangerang.

Hal itu dilakukan, menyusul dilaporkannya Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah ke Polres Metro Tangerang Kota oleh warga Tanah Tinggi, Tangerang.

"Ketua DPRD, Komisi IV DPRD kemarin sudah ikut menghadiri mediasi, yang dihadiri pihak kelurahan, kecamatan, Dinas Perkim, Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) agar rencana pembangunan GOR ini dimusyawarahkan kembali ke masyarakat," ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Sumarti saat diwawancarai TribunTangerang.com, Kamis (3/11/2022).

"Dalam rapat itu kita minta supaya Pak Camat Tangerang dan Pak Lurah Tanah Tinggu mengajak warga dari 10 RW di sekitar Lapangan Portim untuk duduk bareng berkomunikasi tentang pembangunan GOR ini," imbuhnya.

Menurutnya, musyawarah tersebut dilakukan guna mengetahui keinginan masyarakat secara transparan.

Dengan demikian, warga Tanah Tinggi yang menentang maupun menyetujui pembangunan GOR tersebut mendapat penjelasan secara lengkap dan meraih keputusan bersama.

Pasalnya, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Tangerang sebelumnya disebut melakukan musyawarah secara sepihak.

Baca juga: JAWABAN Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah Perihal Dilaporkan Warganya ke Polisi

Musyawarah secara sepihak dilakukan terhadap warga yang mendukung pembangunan GOR di Lapangan Portim.

Sementara warga yang menolak pembangunan GOR tersebut tidak dilibatkan.

"Supaya kondisi riweh (heboh) yang sedang terjadi saat ini bisa segera teratasi dan situasi kondusif bisa kembali terjadi," kata dia.

Kendati demikian Sumarti mengaku, tidak memberikan batas waktu terhadap pihak Kecamatan Tangerang dan Lurah Tanah Tinggi dalam menggelar sosialisasi tersebut.

Hal ini melihat banyaknya jumlah warga yang akan dilibatkan dalam satu waktu tertentu.

"Kita minta kepada Pak Camat dan Pak Lurah untuk melakukan sosialisasi itu secepatnya," tuturnya.

"Karena cukup banyak warga yang akan dilibatkan, jadi kita tidak mematok batas waktu, tetapi menentukan satu waktu sesuai kesepakatan agar seluruh warga bisa hadir bersama," terangnya.

Nantinya, hasil dari musyawarah seluruh warga tersebut akan dibahas kembali bersama pihak DPRD Kota Tangerang untuk disepakati.

"Kita menunggu laporan hasil sosialisasi itu dari Pak Camat dan Pak Lurah, seperti apa hasilnya. Baru nanti kita bahas kembali keputusannya," jelas Sumarti.

Baca juga: Wali Kota Tangerang Dilaporkan Warganya ke Polisi, Kapolres: Silakan Bahas Dulu sama DPRD

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota.

Laporan tersebut dibuat oleh warga Tanah Tinggi, Tangerang, yang menolak rencana pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) di Lapangan Portim, pada Selasa (1/11/2022) kemarin.

Warga Tanah Tinggi yang melaporkan Arief Wismansyah, Ibnu Jandi mengatakan, Pemerintah Kota Tangerang diduga menyalahgunakan wewenang dan merekayasa tender dalam pembangunan GOR tersebut.

"Kami melaporkan Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah, karena mereka menyalahgunakan wewenang dan merekayasa tender dalam pembangunan GOR di Lapangan Portim," ujar Ibnu Jandi saat diwawancarai TribunTangerang.com.

"Sebab Lapangan Portim itu mau dibangun GOR, sedangkan sertifikat dan giriknya saja belum ada, jadi dasar hukumnya belum ada," imbuhnya.

Baca juga: Tolak Relokasi Makam, Warga Panunggangan akan Nginap 5 Hari di depan Kantor Wali Kota Tangerang

Lebih lanjut Jandi menjelaskan, pihaknya menyerahkan beberapa barang bukti saat melaporkan Arief Wismansyah ke pihak kepolisian.

Mulai dari undangan musyawarah kepada masyarakat secara sepihak, hingga nama-nama pihak yang mengusulkan pembangunan GOR di lahan tersebut.

Menurutnya, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Dinas Perkim) Kota Tangerang telah mengundang warga yang menyetujui pembangunan GOR untuk bermusyarah.

Sedangkan warga yang menolak pembangunan GOR tersebut, tidak mendapat undangan untuk mengikuti musyawarah.

"Kalau begitu kan sama sekali tidak memenuhi UU tentang azas transparansi, karena enggak secara keseluruhan, hanya sepihak saja," kata dia."Kemudian tentang pembangunan gedung dari UU 28 tahun 2002 UU Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria dan Kementerian Agraria nomor 20 tahun 2021 juga tidak terpenuhi," ungkap Ibnu Jandi. (m28)