Mantan Ketua Umum NasDem Anggap Surya Paloh Salah Langkah saat Dukung Anies Baswedan 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai NasDem Patrice Rio Capella menilai ada yang salah saat Surya Paloh mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Menurut Rio, orang-orang di sekitar Ketua Umum NasDem Surya Paloh tidak memberikan masukan yang tepat, muncul keputusan yang menuai pro kontra.

Rio menyampaikan pandangannya di kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored, Sabtu (4/2/2023).

"Menurut saya, ada salah hitung dalam persoalan Anies yang dilakukan Nasdem. Saya pikir orang sekitar Bang Surya tidak memberikan nasihat yang betul atau memberi masukan yang betul kepada Bang Surya. Jadi salah hitung, kemudian buru-buru menyatakan mendukung Anies," kata Rio.

Rio mengaku pernah mengingatkan elite Nasdem ketika memutuskan untuk mengundang Anies Baswedan hadir pada Kongres Nasdem.

Menurut dia, mimbar tersebut seharusnya diberikan kepada Presiden Joko Widodo, bukan kepada Anies.

"Saya sudah ingatkan waktu Kongres dulu, ketika Anies diundang dalam pembukaan dan diberi kesempatan berpidato, sedangkan presiden yang memang kelasnya munas atau kongres tidak diundang," ucapnya.

"Padahal yang mensahkan apakah kongres itu adalah presiden melalui menkumham," imbuh Rio.

"Saya mengingatkan Anies itu kelasnya muswil bukan kongres. Tapi kan kemudian orang di sekitar Bang Surya mungkin memberikan masukan lain," sambungnya.

Menurutnya, salah perhitungan tersebut terus berlanjut setelah itu.

Setelah kongres, kata dia, Nasdem justru berkunjung kepada PKS dengan alasan untuk meredam oposisi.

Ia pun mengingatkan bahwa Nasdem tidak berkepentingan soal oposisi karena presidenlah yang berkepentingan terhadap oposisi.

Menurutnya, bukan Nasdem juga yang seharusnya melakukan pendekatan.

"Tahapan-tahapan salah hitung itu itu terus berlanjut," kata dia.

Profil Patrice Rio Capella

Patrice Rio Capella merupakan mantan Sekretaris Jenderal Partai NasDem.

Pria kelahiran Bengkulu 16 April 1969 itu merupakan lulusan S-1 Hukum dari Universitas Brawijaya Malang.

Awal karier politiknya dimulai saat menjadi Ketua DPD KNPI Bengkulu periode 1997-2000.

Sebelum menjadi Sekjen NaDem, Patrice Rio Capella merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN).

Di PAN, Patrice Rio Capella dipercaya menjadi bendahara DPW PAN Bengkulu tahun 1999-2000.

Ia pun mampu menjadi anggota DPRD Bengkulu pada periode 1999-2004.

Puncak karier di PAN, Rio didapuk menjadi Wasekjen DPP PAN periode 2010-2015.

Usai berkarier di PAN, lalu Rio hengkang ke NasDem dan diplot sebagai Ketua Umum.

Tak lama menjabat sebagai Ketua Umum, ia lalu digantikan oleh Surya Paloh, dan Rio didapuk menjadi Sekretaris Jenderal NasDem.

Namun, di tengah menjalani karier politiknya, ia terjerat kasus korupsi dan divonis bersalah oleh majelis hakim.

Tak Yakin AHY Dampingi Anies

Patrice Rio Capella mengaku tidak yakin jika Nasdem mau Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maju dalam Pilpres 2024 sebagai cawapres.

Rio mengatakan apabila NasDem memang betul-betul menginginkan AHY maju sebagai bakal cawapresnya Anies Baswedan, maka koalisi sudah terbentuk sejak lama.

Karena menurutnya, saat ini koalisi yang disebut Koalisi Perubahan antara Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS belum terbentuk.

Baginya, meski Partai Demokrat dan Anies menyatakan dukungan kepada Anies namun belum tentu kedua partai tersebut berkoalisi dengan Nasdem.

Hal itu disampaikannya di kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored yang diunggah pada Sabtu (4/2/2023).

"Menyatakan dengan Anies kan belum tentu berkoalisi dengan Nasdem. Saya nggak yakin Nasdem mau AHY jadi Wapres. Kalau Nasdem mengatakan bersetuju AHY menjadi wapresnya Anies maka koalisi itu pasti terjadi dari kemarin-kemarin," kata Rio.

Rio mengatakan ketidaksetujuan Nasdem karena apabila AHY menjadi bacawapres maka akan merugikan Nasdem dalam jangka panjang.

Memajukan AHY sebagai bacawapres, kata dia, akan meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat.

Sedangkan di sisi lain, kata dia, pemilih Islam kecenderungannya akan memilih PKS.

"Jadi Nasdem boleh punya Anies, tapi elektabilitas partai kalau AHY menjadi Wapres, maka itu akan menguntungkan Demokrat dalam jangka panjang pada persiapan pemilu 2029 yang akan datang," kata dia.

"Oleh karena itu tawaran Nasdem itu berkali-kali kita lihat, itu menawarkan orang yang tidak terkait langsung kepada Demokrat dan PKS. Sehingga fair. Sedangkan Nasdem tidak me-Nasdemkan Anies. Itu yang mereka inginkan," sambungnya.

Sebagai informasi, Koalisi Perubahan yang berisikan NasDem, PKS dan Demokrat mulai gencar melakukan manuver politik.

Ketiga petinggi parpol itu terus melakukan kunjungan satu sama lainnya untuk memperkuat soliditas koalisi.

Terakhir, petinggi PKS mengunjungi NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/2/2023).

Pertemuan itu dipimpin oleh Wakil Ketua Majelis Syuro Mohamad Sohibul Iman dan Sekjen Habib Aboe Bakar.

Selain itu, ada pula Ketua DPP Almuzzammil Yusuf, Jubir PKS, Pipin Sopian, dan Muhammad Kholid.

Mereka disambut oleh Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Sugeng Suparwoto, Wasekjen Hermawi Taslim.

Adapun kedatangan mereka untuk memenuhi undangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Sebelum itu, bakal calon presiden (bacapres) Partai NasDem, Anies Baswedan menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pertemuan keduanya berlangsung di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

Dalam sebuah foto yang diterima Tribunnews.com, terdapat beberapa elite dari Partai Demokrat, PKS, dan NasDem turut mendampingi pertemuan itu.

Mereka diantaranya, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Ketua DPP Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman.

Kemudian, Jubir PKS Pipin Sopian, Ketua DPP PKS Bidang Polhukam Al Muzzammil Yusuf, dan utusan Anies di tim kecil rencana Koalisi Perubahan.

Adapun syarat untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold yakni 20 persen jumlah kursi DPR dan 25 persen suara sah nasional Pemilu 2019.

Diketahui hasil Pemilu 2019 lalu, Nasdem mendapat suara sah nasional 9,05 persen, PKS mendapat 8,21 persen, dan Demokrat 7,77 persen.

Sehingga gabungan ketiga parpol memiliki total suara 25,03 persen.

Sementara perolehan kursi DPR ketiga parpol di Pemilu 2019 yakni Nasdem 59 kursi atau 10,26 persen, Demokrat 54 kursi atau 9,39 persen, dan PKS 50 kursi atau 8,70 persen. Sehingga ketiganya punya total jumlah kursi di DPR sebanyak 28,35 persen.

Adapun pendaftaran calon presiden dan wakil presiden Pilpres 2024 akan dibuka mulai 19 Oktober 2023 - 25 November 2023.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com