Bawaslu Ingatkan Partai Ummat Tidak Gunakan Masjid Jadi Sarana Politik Praktis Jelang Pemilu 2024

Selain itu, lanjutnya, ia  khawatir bahwa pemakaian politik identitas akan semakin memperparah keterbelahan dan konflik sosial.

"Kalau seperti itu akan terjadi pertentangan sosial dan harus hati-hati, teman-teman di Partai Ummat itu akan menaikkan eskalasi pertarungan di tingkat akar rumput, itu yang paling berbahaya," ujarnya. 

Rahmat Bagja juga menjelaskan, masjid juga tidak dapat dipakai sebagai sarana politik praktis karena sifatnya sebagai fasilitas publik.

Kemudian, hal yang sama berlaku untuk sekolah dan kampus.

"Masjid adalah tempat bersama umat Islam, yang pilihan politik bukan hanya Partai Ummat," ucap Bagja. 

Baca juga: Partai Ummat Dukung Maju Jadi Capres 2024, Anies Baswedan: Itu Tanda Kepercayaan

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi menegaskan, pihaknya akan melawan narasi-narasi negatif tentang politik identitas.

"Kita akan secara lantang mengatakan, 'ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas'," tegas Ridho pada pidato pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Ummat, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (13/2/2023).

Menurutnya, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional, tanpa moralitas agama.

"Ini adalah proyek besar sekularisme, yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik," katanya. 

Karena itu, menantu Amien Rais ini menuturkan, politik identitas adalah politik yang berpancasilais.

"Dengan demikian perlu dipahami, bahwa sesungguhnya, justru politik identitas adalah politik yang pancasilais," katanya. 

Ridho mengungkapkan, Partai Ummat akan membangun perjuangan dari masjid, sebagaimana Rasulullah Saw lakukan setelah hijrah.

"Bagi Umat Islam, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan etalase gagasan."