Isu Soal Penundaan Pemilu 2024, Pengamat: Sudah Jelas Menyalahi Demokrasi 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Isu penundaan Pemilu merupakan sesuatu yang jelas sudah menyalahi demokrasi.

Hal itu diutarakan Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno terkait langkah relawan Pro Jokowi (Projo) yang mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK), agar tidak membuat keputusan yang membuka potensi terjadinya penundaan Pemilu 2024.

"Di UUD, Pemilu itu 5 tahun sekali, bukan 7,5 tahun sekali. Itu jelas menyalahi demokrasi. Mestinya tidak ada alasan soal penundaan Pemilu," ujarnya dalam diskusi bertema "Jangan Tunda Pemilu 2024 dengan Alasan Apapun!", di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2023).

Adi menjelaskan, kondisi Indonesia sedang baik-baik saja, sehingga tidak ada alasan untuk memunculkan isu penundaan Pemilu.

"Tidak ada krisis keuangan, Tidak ada kerusuhan, konflik, Saya kira suasana cukup harmonis," katanya.

Baca juga: Relawan Projo Ingatkan MK Agar Tak Buat Keputusan yang Buka Potensi Penundaan Pemilu 2024 

Menurut Adi, ketika Projo telah menggaungkan penolakan penundaan Pemilu 2024, adanya hal yang serius terkait isu tersebut. 

Adi juga mengatakan, adanya sejumlah elit pemerintahan yang sedikit menyentil isu penundaan Pemilu. 

"Ini ada sesuatu yang serius. Secara terbuka ada sejumlah elit pejabat, menteri bahkan, agak sedikit menyentil penundaan Pemilu. Itu kan bahaya," katanya. 

"Isu Penundaan Pemilu harus dilawan. Tidak ada iseng-iseng, Haram hukumnya, karena itu melawan konstitusi. Menteri harusnya menjaga lisannya,"tambah Adi.   (m32)