Demokrat Berhasrat AHY Jadi Cawapres, NasDem: Kalau Ngotot Malah Nggak Jadi

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Partai Demokrat ingin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Partai Demokrat sejalan dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sama-sama mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Hasrat Partai Demokrat untuk mengusung sang ketua umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presiden (cawapres) tak langsung diamini Partai Nasdem.

Partai NasDem bahkan meminta Partai Demokrat tidak ngotot menyodorkan AHY sebagai pendamping Anies Baswedan.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyebutkan bahwa seharusnya Partai Demokrat terlebih dahulu berbicara mengenai kriteria cawapres yang layak menjadi pendamping Anies Baswedan.

"Kalau kita bicara kriteria kita harus fair dong. Kalau kita ngotot ngototan koalisi ini nggak akan jadi," ujar Ali saat dikonfirmasi, Kamis (2/3/2023).

Ali mengatakan, jika semua pihak terus berbicara hanya mengacu nama bacawapres Anies, maka nantinya penilaian terhadap figur tersebut hanya subjektifitas belaka.

"Makanya, kalau kita bicara tentang nama, kita bicara subjektifitas. Demokrat ngotot AHY, NasDem ngotot umpamanya Khofifah, PKS ngotot siapa. Nanti ngotot-ngototan, akhirnya nggak ada yang jadi kan," kata Ali.

Lebih lanjut, Ali menuturkan koalisi perubahan telah memiliki kriteria yang harus dipenuhi terhadap sosok yang layak menjadi Bacawapres Anies Baswedan.

"Jadi nanti kriteria yang disepakat A B C D E F. Mungkin tidak semua, tapi ada substantif hal yang harus terpenuhi begitu kan. Sehingga nanti tidak ada subjektifitasnya, NasDem tidak ngotot si A, Demokrat tidak ngotot si A, PKS tidak ngotot si A," katanya.

"Kalau misalkan tidak AHY, apa alasannya? kalau umpamanya tidak AHY alasannya kenapa itu bukan AHY. Kan harus ada alasannya kemudian memberikan rasionalitaskan alasan untuk tidak AHY. Orang dia ketua partai kok. Tapi kalau kita bicara kriteria kita tidak perlu berdebat," sambungnya.

Namun begitu, Ali mengaku pihaknya tak menutup peluang AHY jika nantinya AHY bisa ditunjuk menjadi Bacawapres Anies Baswedan.

"Kita juga tidak bisa menutup peluang AHY untuk menjadi salah satu orang yang mendampingi mas Anies. Tidak bisa serta merta pokoknya yang penting bukan AHY. Tidak boleh begitu dong," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat menanggapi pernyataan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak masalah jika bakal calon wakil presiden (cawapres) yang mendampingi Anies Baswedan merupakan sosok eksternal dari luar kader.

Menanggapi hal itu, Deputi Analisa Data dan Informasi DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, menyebutkan bahwa partainya menghormati aspirasi yang disampaikan oleh rekan koalisinya tersebut.

Namun begitu, Syahrial menyatakan bahwa partainya tetap mendorong Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres Anies agar bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024.

"Namanya juga aspirasi, ya boleh-boleh saja. Ada aspirasi Anies-Luhut Panjaitan, Anies-Gibran, Anies-Erick Tohir, dan lain-lain. boleh-boleh saja. Kalau ditanyakan kepada kader Demokrat, tentu saja untuk bisa menang sebaiknya Anies-AHY," ujar Syahrial saat dikonfirmasi, Senin (27/2/2023).

Menurut Syahrial, semua pihak bisa saja menjodohkan siapa pun dengan Anies Baswedan. Akan tetapi, dia mengingatkan apakah nantinya pasangan itu didukung oleh parpol hingga memenuhi ambang batas presiden atau presidential threshold.

"Yang harus jadi perhatian utama dari soal pasang memasangkan dan kawin mengawinkan adalah sampai ke pelaminan dan ijab kabul atau tidak? Supaya sah, maharnya harus dipenuhi dulu yakni, dukungan 20 persen suara parpol untuk bisa mengusung capres dan cawapres," ungkap Syahrial.

Di sisi lain, Syahrial menambahkan masyarakat harus sudah disuguhkan bahwa dukungan Demokrat, NasDem dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden terealisasi.

Karena itu, ketiga parpol itu harus segera melakukan rencana konkrit yang jelas dengan pembentukan sekretariat bersama (Sekber) untuk koalisi perubahan.

"Wacana koalisi perubahan ditunjukkan kepada masyarakat secara riil dan konkret. Yaitu, segera menetapkan pembentukan Sekretariat Perubahan Anies for president. Sesuai kesepakatan urusan siapa cawapresnya, kita serahkan kepada Pak Anies," katanya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com