Demokrat Menghargai Pembentukan Koalisi Besar, Lebih Terhormat Daripada Menjegal Anies Baswedan

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Partai Demokrat merespons wacana pembentukan koalisi besar hasil penggabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Wacana pembentukan koalisi besar ini semakin mengemuka setelah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyambangi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Partai Demokrat memberikan apresiasi atas pembentukan koalisi besar karena akan membuat suhu politik nasional menjadi sejuk.

"Komunikasi dan silaturahmi merupakan bagian penting dalam menjaga suasana dan situasi nasional tetap kondusif. Sehingga bangsa ini tidak mudah dipecah belah dengan hoaks dan fitnah," ucap Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Minggu (9/4/2023).

Terkait wacana pembentukan koalisi besar, Partai Demokrat menghormati hal tersebut.

Perihal dugaan pembentukan koalisi besar untuk menyaingi Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan, Herzaky menyebutnya itu merupakan hak tersendiri.

Herzaky menilai, upaya pembentukan koalisi besar lebih mulia, jika memang tujuannya adalah untuk bersaing dengan Anies Baswedan di Pilpres.

"Jika memang dirasa Anies Baswedan dan trio Demokrat-Nasdem-PKS dalam Koalisi Perubahan merupakan lawan berat untuk Pilpres 2024, mari kita ajukan calon jagoan kita masing-masing. Lalu, berkompetisi secara jujur dan adil. Biarkan rakyat yang menilai," kata Herzaky.

Menurut dia, makin banyak calon berkompetisi, pesta demokrasi nantinya akan makin baik.

Demokrat pun lebih mengapresiasi upaya yang dilandasi semangat berkompetisi, dibanding upaya penjegalan yang inkonstitusional.

Herzaky lantas menyinggung upaya kubu Moeldoko yang hingga kini masih mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA perihal status keabsahan partai.

"Jauh lebih bermartabat dibandingkan berupaya menjegal Anies Baswedan atau Koalisi Perubahan untuk bisa mendaftarkan Anies Baswedan sebagai capres beserta cawapresnya di Pilpres 2024, dengan segala macam cara," kata dia.

"Intimidasi lah, tekanan lah, bahkan sampai upaya hukum yang tak bermoral dan di luar kepantasan, seperti berupaya merampas Partai Demokrat yang dilakukan KSP Moeldoko," sambung Herzaky.

Menurut Herzaky, upaya hukum yang dilakukan Moeldoko dengan mengajukan PK itu telah mempermalukan dirinya sendiri sekaligus Presiden Joko Widodo.

Terlebih, Moeldoko kata dia, sampai mengaku-ngaku sebagai ketua umum partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang disebutnya ilegal.