Demokrat Menghargai Pembentukan Koalisi Besar, Lebih Terhormat Daripada Menjegal Anies Baswedan

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Partai Demokrat merespons wacana pembentukan koalisi besar hasil penggabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Wacana pembentukan koalisi besar ini semakin mengemuka setelah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyambangi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Partai Demokrat memberikan apresiasi atas pembentukan koalisi besar karena akan membuat suhu politik nasional menjadi sejuk.

"Komunikasi dan silaturahmi merupakan bagian penting dalam menjaga suasana dan situasi nasional tetap kondusif. Sehingga bangsa ini tidak mudah dipecah belah dengan hoaks dan fitnah," ucap Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Minggu (9/4/2023).

Terkait wacana pembentukan koalisi besar, Partai Demokrat menghormati hal tersebut.

Perihal dugaan pembentukan koalisi besar untuk menyaingi Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan, Herzaky menyebutnya itu merupakan hak tersendiri.

Herzaky menilai, upaya pembentukan koalisi besar lebih mulia, jika memang tujuannya adalah untuk bersaing dengan Anies Baswedan di Pilpres.

"Jika memang dirasa Anies Baswedan dan trio Demokrat-Nasdem-PKS dalam Koalisi Perubahan merupakan lawan berat untuk Pilpres 2024, mari kita ajukan calon jagoan kita masing-masing. Lalu, berkompetisi secara jujur dan adil. Biarkan rakyat yang menilai," kata Herzaky.

Menurut dia, makin banyak calon berkompetisi, pesta demokrasi nantinya akan makin baik.

Demokrat pun lebih mengapresiasi upaya yang dilandasi semangat berkompetisi, dibanding upaya penjegalan yang inkonstitusional.

Herzaky lantas menyinggung upaya kubu Moeldoko yang hingga kini masih mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA perihal status keabsahan partai.

"Jauh lebih bermartabat dibandingkan berupaya menjegal Anies Baswedan atau Koalisi Perubahan untuk bisa mendaftarkan Anies Baswedan sebagai capres beserta cawapresnya di Pilpres 2024, dengan segala macam cara," kata dia.

"Intimidasi lah, tekanan lah, bahkan sampai upaya hukum yang tak bermoral dan di luar kepantasan, seperti berupaya merampas Partai Demokrat yang dilakukan KSP Moeldoko," sambung Herzaky.

Menurut Herzaky, upaya hukum yang dilakukan Moeldoko dengan mengajukan PK itu telah mempermalukan dirinya sendiri sekaligus Presiden Joko Widodo.

Terlebih, Moeldoko kata dia, sampai mengaku-ngaku sebagai ketua umum partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang disebutnya ilegal.

"Tak pantas berlindung di balik prosedural hukum, kalau itu hak seorang warga negara untuk mengajukan PK. Tak cukupkah KSP Moeldoko mempermalukan dirinya selama ini, mempermalukan Presiden Jokowi, dengan mengaku-aku sebagai ketua umum abal-abal melalui KLB ilegal?" ucap dia.

Atas hal itu, Herzaky mengecam upaya hukum yang dilakukan oleh Moeldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat.

Sebab kata dia, Moeldoko tidak pernah menjadi anggota, akan tetapi secara langsung menyatakan diri didaulat menjadi ketua umum dalam kongres yang menurutnya melanggar hukum.

"Mau jadi Ketua RT, tapi bukan warga setempat, tidak punya rumah di RT itu, tidak pernah tinggal di RT tersebut, dengan alasan satu dua mantan warga RT tersebut mengajaknya jadi Ketua RT? Ah, masak kelas KSP Moeldoko di pemerintahan ini turun derajat kalah-kalah dibandingkan pemahaman seorang ketua RT?" kata Herzaky.

Sebelumnya, Partai Demokrat buka suara soal upaya hukum berupa peninjauan kembali (PK), yang dilakukan oleh kubu KSP Moeldoko untuk mengkudeta Partai Demokrat serta manuver dari mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum.

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengatakan, upaya itu semata untuk menjegal atau menggagalkan upaya dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dalam mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024.

"Di balik semua isu serangan politik tersebut adalah besarnya kekhawatiran kelompok penguasa atas manuver Koalisi Perubahan," kata Syahrial dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/4/2023).

"Lebih kental pada upaya ingin menggagalkan pencalonan Mas Anies Baswedan sebagai capres dari Demokrat, Nasdem dan PKS," tuturnya lagi.

Syahrial menilai bahwa, perlawanan politik yang hadir dari Moeldoko sebagai bagian dari pemerintah menunjukkan bahwa upaya ini merupakan instrumen negara yang sedang digunakan.

Bahkan sebelumnya, pernah juga Anies Baswedan kembali dikaitkan dengan isu atau kasus korupsi dalam proyek Formula E.

"Artinya, penguasa sudah berhitung betapa besar dan kuatnya dukungan rakyat terhadap Koalisi Perubahan," kata Syahrial.

"Termasuk memainkan instrumen negara untuk mencari-cari kesalahan Mas Anies lewat kasus Formula E ketika beliau menjabat Gubernur DKI Jakarta," ucapnya.

Meski demikian, Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kata Syahrial, menegaskan siap untuk melawan seluruh upaya hukum tersebut.

"Partai Demokrat sangat siap menghadapi segala serangan yang berupaya mengganggu soliditas partai. Kepiawaian Ketum Agus Harimurti Yudyono (AHY) mengorkestrasi struktur partai, membuat kader di seluruh Indonesia makin percaya diri," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com