Tim Pemetaan Dibentuk untuk Tangani Kasus Pagar di Tengah Akses ke SDN Pondok Kacang Timur

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menangani kasus pembangunan pagar di tengah akses ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Kacang Timur 01 dan SDN Pondok Kacang Timur 04.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan Deden Deni mengatakan, pihaknya telah membentuk tim untuk memetakan dan mendata masing-masing sekolah tersebut.

Dia bekerja sama dengan tim Aset membentu tim pemetaan untuk mengantisipasi hal-hal terkait penutupan jalan oleh warga atau siapa pun di akses SDN Pondok Kacang Timur.

Deden Deni prihatin atas pemasangan pagar dan tembok oleh warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan di akses SDN Pondok Kacang Timur 04 dan SDN Pondok Kacang Timur 01.

Sebanyak 800-an pelajar kesulitan mengakses jalan ke sekolah.

"Kami lagi membuat timnya untuk memetakan atau mendata masing-masing sekolah. Kami dengan aset mengantisipasi seperti itu."

"Tiba-tiba jalan ditutup. Kan pernah juga kejadian di Pamulang seperti itu," kata Deden baru-baru ini.

Sebelumnya, Deden Deni mengatakan sedang mencari solusi terkait penutupan sebagian jalan ke SDN Pondok Kacang Timur 01 dan SDN Pondok Kacang Timur 04.

"Ya tentu kita berupaya minta ke yang punya lahan, untuk kalau bisa jangan sampai ditutup habis gitu. Berupaya semaksimal mungkin, kalau harus beli ya kenapa tidak," kata Deden Deni.

Dia berharap, pemilik tanah berbesar hati untuk memberikan akses kepada masyarakat terutama peserta didik.

"Kita masih mediasi dulu, sama pemilik lahan," kata Deden Deni.

Baca juga: Pemilik lahan Pasang Pagar di Tengah Jalan Menuju SDN Pondok Kacang Timur 04 dan 01

Baca juga: Lurah Pondok Kacang Timur Kota Tangerang Selatan Emosi saat Dituding Tidak Memihak Warga

Ceroboh

Anggota komisi 4 DPRD Kota Tangerang Selatan Julham Firdaus menuding Pemerintah Kota Tangerang Selatan ceroboh.

Kecerobohan Pemkot Tangerang Selatan itu lantaran akses ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Kacang Timur 01 dan SDN  Pondok Kacang Timur 04 diklaim sebagai sebagai lahan milik pribadi.

Pemilik lahan membangun pagar besi setinggi dua meter di tengah akses menuju kedua sekolah tersebut.

Julham Firdaus yang politisi dari Partai Demokrat tak hanya menyorot penutupan jalan yang membuat masyarakat kesulitan ke sekolah.

Menurut dia, pembangunan jalan dan drainase di lahan diduga milik masyarakat itu menggunakan dana dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

"Kalau tanah itu diklaim oleh pemilik SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan-Red) kenapa Pemkot (Tangerang Selatan) membangun jalan itu pake APBD?" kata Julham Firdaus, Rabu (12/4/2023).

"Saya ke situ meminta Pemkot hadir. Berikan pembelaan untuk akses jalan sekolah dan akses warga yang puluhan tahun jalan itu telah jadi akses untuk ke sekolah dan warga sekitar."

"Saya tidak masuk di urusan kepemilikan SHGB. Saya masuk ke dalam pelanggaran pembangunan, dan terkesan Pemkot diam dan memberikan pemilik SHGB mengklaim jalan yang dibangun oleh APBD," kata Julham.

Menurutnya, hal tersebut ngawur.

 Dia minta Pemkot Tangerang Selatan agar memberikan perhatian segera melalui perangkat pembantunya dari dinas, camat dan lurah untuk mediasi agar jalan sekolah dan warga bisa dikembalikan.

"Kalau Pemkot dan perangkatnya tidak hadir, saya coba akan sampaikan keberatan saya terhadap APBD yang dipakai di atas tanah pribadi."

"Ini pelanggaran anggaran dan KPK harus mengendus. Ini suatu kemufakatan jahat dalam pemakaian anggaran."

"Patut diduga ada kemufakatan jahat dalam pemakaian anggaran daerah untuk membangun jalan tersebut," kata pria kelahiran1980 ini.

Dinas terkait, kata dia, harus bertanggung jawab lantaran terindikasi terjadi penyelewengan anggaran.

"Kok bisa Pemkot bangun jalan dan drainase di atas tanah pribadi? Lurah, camat di mana kehadirannya saat rakyat membutuhkan bantuan?"

"Percuma ada lurah dan camat serta pemerintah kalau terkesan diam dan membiarkan arogansi pemilik SHGB di akses jalan sekolah dan warga," ujarnya.

Menurut dia, penyelidikan terhadap Pemkot Tangerang Selatan tentang APBD yang disalurkan untuk pembangunan jalan dan drainase tersebut harus dilakukan.

"Jalannya dibangun oleh APBD kok bisa? Taruhlah SHGB itu benar. Kenapa Pemkot ceroboh, tidak mengidentifikasi pembangunan di lokasi pribadi ? Tidak boleh itu."

"Ada sanksi pidananya. Masa APBD membangun di atas tanah pribadi. Tidak boleh," ujarnya.

Selain itu, dia mengomentari dinas perizinan yang membiarkan aktivitas alat berat di lokasi hingga pemagaran jalan.

Tindakan masyarakat itu, kata Julham, sebagai bukti Pemkot Tangerang Selatan kalah dengan perorangan.

"Saya hanya meminta jalan menuju sekolah dan warga yang sudah di pagar pakai wiremesh itu, dilepas lagi wiremesh-nya. Dan dikembalikan lagi fungsi jalan. Ya cukup itu."

"Saya tidak masuk kepada ranah kepemilikan SHGB yang mereka klaim milik mereka. Silakan, walaupun banyak kejanggalan di situ," ucapnya.

 Kejanggalan itu karena SHGB dari tahun 1994, tiba-tiba baru terbit sekarang.

Tak hanya itu, ketika SHGB baru terbit, pembangunan pagar besi langsung mulai.

Dia menjelaskan, SHGB itu habis tahun 2024 atau tahun depan dan dua tahun sebelum masa habis harus sudah diperpanjang.

"Dan mereka tidak boleh membangun dan beraktivitas di lahan itu sebelum ada persetujuan perpanjangan SHGB. Belum tentu SHGB mereka disetujui nanti."

"Perpanjangan kok mereka sudah menguasai fisik dan seolah-olah memiliki lahan tersebut seperti SHM (sertifikat hak milik-Red). Gayanya kok anarkis," ucap Julham Firdaus.