Guru di Pandeglang Mengaku Lelah, Tiap ke Sekolah Harus Berkubang Lumpur dan Sering Terpeleset

TRIBUNTANGERANG.COM, PANDEGLANG - Kabupaten Pandeglang, Banten, mendapat sorotan tajam.

Bupati Pandeglang Irna Narulita akan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diklarifikasi tentang harta kekayaannya yang mencapai Rp 62,5 miliar, menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

Saat Bupati Pandeglang bergelimang harta Rp 62,5 miliar, sebagian warganya hidup dalam kesulitan. 

Seperti yang dialami Yanti Febrisari, seorang guru di Pandeglang yang harus bersusah payah melewati jalan rusak untuk mencapai sekolah tempat dia mengajar.

Mengandalkan sepeda motor matic, Yanti harus mengarungi kubangan dan genangan pada jalan rusak di Kampung Cihujan, Desa Pasirsedang, Kecamatan Picung.

Desa Pasirserdang terletak sekitar 40 km arah selatan kantor Bupati Pandeglang. 

Jalan yang harus diterabas Yanti adalah jalan tanah yang berlubang di banyak titik.

Ketika kawasan itu diguyur hujan, lubang-lubang itu menjadi kubangan lumpur hingga beberapa saat setelah hujan berlalu.

Tak jarang, Yanti harus mendorong motornya untuk melewati kubangan lumpur tersebut.

Yanti curhat tentang jalan rusak tersebut di akun Facebook @Yanti Febrisari.

Menembus jalan rusak harus dia lakukan agar sampai di sekolah agar murid-muridnya mendapatkan pendidikan yang layak.

Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk mendobrak kemiskinan dan melawan kekuasaan yang korup.

Dalam postingan itu terlihat Yanti beserta temannya tengah mendorong motor merek Honda Scoopy yang terjebak kubangan lumpur.

Hal serupa juga dialami anak sekolah yang mengekor sang guru.

Yanti dalam postingannya menuliskan, bahwa dirinya sudah lelah melewati jalan rusak tersebut untuk pergi ke sekolah dan pulang dari sekolah.

"Ketika saya posting foto ini berarti sudah lelah dan ingin menyampaikan aspirasi melalui media sosial,
Infrastruktur jalan rusak menuju Komplek Pendidikan diantaranya PAUD, SD, SMP dan SMK yang terletak di Kp Cihujan Ds Pasirserdang Kec Picung Kab Pandeglang Daerah Pemiluhan 3," tulis Yanti Febrisari dalam postingan Facebooknya yang dikutip TribunBanten.com, Rabu (10/5/2023).

"Ketika menjalankan tugas sebagai tenaga pengajar saya sangat mengeluhkan dengan kondisi jalan yg licin berlumpur berlubang tak jarang kepeleset dan kejebur ke kubangan lumpur. Bukan saya saja semua tenaga pengajar yg bertugas di kampung ini sangat mengeluh dengan kondisi ini," imbuhnya.

"Semoga Kp Cihujan Ds Pasirserdang menjadi skala prioritas pembangunan yg disegerekan dan dipercepat oleh pemerintah setempat entah itu melalui pengajuan dana desa , Kabupaten , Banprop , Aspirasi , Pemeritah Pusat RI," katanya.

Pandeglang juga menjadi sorotan karena KPK berencana memeriksa Bupati Pandelang Irna Narulita.

Dalam laporan LHKPN, Irna Narulita tercatat memiliki harta Rp 62,5 miliar.

Harta paling mencolok yang dimiliki Bupati Pandeglang ini adalah kepemilikan 112 bidang tanah yang tersebar di Pandeglang, Serang, Sleman, dan Jakarta Barat.

Dari tanah tersebut, harta Irna Narulita mencapai Rp 60 miliar. Harta lainnya adalah motor Honda tahun 2008 seharga Rp 2,7 juta.

Irna Narulita juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 562.350.000 serta kas dan setara kas sebesar Rp 1.397.052.855,-

Bupati Pandeglang, Irna Narulita menjelaskan, alasan memiliki harta Rp 62, 5 miliar tersebut karena nilai jual objek pajak (NJOP) terus meningkat setiap tahun.

Sehingga secara tidak langsung, harga tanah pun terus naik. Belum lagi sambung Irna, di tanah tersebut terdapat pohon berbuah yang memiliki nilai jual, serta hewan ternak.

"Dulu tanah harganya Rp 100 ribu, sekarang Rp 2 juta yang dipinggir jalan dan ibu harus laporkan penyesuaian tersebut. Kan enggak boleh bohong, kalau bohong salah lagi, jujur jadi pertanyaan," kata Irna dalam keterangan tertulis, Senin (8/5/2023).

KPK menyatakan bakal memanggil Bupati Pandeglang Irna Narulita.

Pemanggilan yang dilakukan KPK itu yakni untuk mengklarifikasi harta kekayaan Bupati Pandeglang yang dianggap tidak wajar.

"Semua informasi yang kita terima, ya, nanti kita klarifikasi termasuk harta kekayaan diduga tidak wajar, ya nanti kita tanya (periksa)," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (5/5/2023).

Artikel ini telah tayang di TribunBanten.com