Sakit Hati Digusur Jokowi Ratusan KK di Rusunawa Jatinegara Nunggak Bayar Sewa

Namun rupanya, keputusan setuju itu menjadi mimpi buruk terpanjang bagi warga Kampung Pulo.

Pasalnya setelah melewati beberapa kali rapat bersama pejabat pemerintah Pemprov DKI Jakarta, diketuk palu lah bahwasannya tidak ada pembayaran sama sekali untuk warga yang digusur.

"Dengan waktu berjalan tiba-tiba Pak Jokowi jadi presiden, gantilah sama Ahok, rapat pertama lancar. Rapat kedua terlaksana, rapat ketiga itu mulai ada lonjakan itu tidak akan ada pembayaran full tetapi pembayaran itu cuma akan dibayar sesuai dengan NJOP," kata Lita.

Kala itu, lanjut dia, warga masih legowo dengan keputusan tersebut, asalkan rumah-rumah mereka yang hancur, bisa dibayar. 

Namun, tiba-tiba ada perubahan lagi yang menyebut bahwa tanah mereka tidak dibayar karena milik negara.

Sehingga yang dibayar hanyalah bangunannya saja. 

"Kami ikutin lagi enggak masalah dan rapat yang terakhir itu benar-benar rapat yang bikin argumen naik darah warga," kata dia.

"Pada tanggal 14 April 2015 bulan Agustus, itu rapat terakhir dinyatakan tidak ada pembayaran sama sekali. Marah lah kami, apa alasan mereka tidak mau membayar uang gusuran di Kampung Pulo? waktu itu Ahok bilang kalau misalkan itu adalah tanah negara, itu tandanya kami warga liar," katanya lagi.

Lita berujar, apabila warga Kampung Pulo adalah liar, tidak mungkin mereka memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang terdaftar, Kartu Keluarga (KK), serta tidak mungkin memiliki biodata yang jelas.

Lebih lanjut, Lita mengarakan bahwa para warga yang dipindahkan ke Rusunawa Jatinegara, tak lagi memiliki usaha lantaran ikut tergusur. 

Sementara untuk memulai usaha yang baru, para warga tidak diperkenankan mengisi lapak dagang sebelum melunasi tunggakan sewa rusun.

"Mereka kan yang tadinya pedagang di Kampung Pulo, yang punya warung, punya tempat usaha, setelah pindah ke sini kan mereka kehilangan tempat dagang," kata Lita.

"Sedangkan kalau misalkan dagang di sini harus memenuhi persyaratan yaitu harus lunas tunggakannya, gimana mau lunas, mau bayar cicilan, sedangkan itunya aja (rumah gusuran) belum dibayar. Seharusnya kasih izin dulu mereka dagang, baru mereka bisa mencicil bukan lunasi dulu baru dicicil," lanjut dia.

Selain itu, menurut Lita, para warga Rusunawa Jatinegara menjadi sering menunggak bayar sewa lantaran tidak mempunyai pekerjaan lagi. 

"Atau mereka punya pekerjaan, cuman pekerjaan dia itu tidak sesuai dengan pendapatannya. Jadi cukup untuk buat makan saja," jelas dia.