Warga Rempang Dapat Rp1,2 Juta Per Bulan Per Orang dari BP Batam Jika Mau Relokasi

TRIBUNTANGERANG.COM - Polemik yang terjadi di Rempang, Batam terus meluas meskipun Pemerintah sudah mensosialisasikan terkait rencana relokasi itu.

Warga yang terdampak relokasi ini nantinya akan ditanggung oleh BP Batam untuk menyewa rumah.

Adapun besaran biaya yang akan diberikan yaitu sebesar Rp 1,2 juta per bulan, warga Rempang yang terdampak bebas memilih rumah mana yang ingin disewa dengan uang itu.

Di samping sewa rumah, Badan Pengusahaan (BP) Batam juga akan menjamin kebutuhan hidup per anggota keluarga sebesar Rp 1,2 juta per orang per bulan.

Ia mencontohkan, apabila dalam satu kartu keluarga (KK) terdapat empat anggota, maka keluarga tersebut akan mendapat Rp 6 juta per bulan.

"Opsi itu kalau mereka tidak mau tinggal di rumah relokasi sementara yang sudah kami siapkan," kata Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dikutip TribunBatam.com.

Baca juga: Jokowi Sebut Komunikasi yang Kurang Baik Jadi Faktor Picu Bentrokan di Pulau Rempang Batam

Tempat relokasi sementara merupakan solusi jangka pendek yang ditawarkan pemerintah berkaitan persoalan tempat tinggal warga Rempang.

Solusi jangka panjangnya, BP Batam telah merencanakan pembangunan kurang lebih 2.700 rumah baru di kawasan Dapur 3 Sijantung. 

Rumah tersebut bertipe 45, dan sekitarnya akan dibangun fasilitas seperti sekolah, tempat ibadah, air, listrik permanen, tempat olahraga dan masih banyak lagi.

Selain itu akan ada dermaga untuk sampan nelayan dan juga bongkar muat. Namun, ketika ditanya seputar lahan kebun dan pekuburan warga, Rudi mengaku pembahasan belum sampai di situ.

Ia hanya menjelaskan, masing-masing keluarga akan mendapatkan lahan sekaligus rumah gratis seluas 500 m⊃2; tanpa harus membayar WTO.

"Kalau dihitung-hitung, kami keluarkan kurang lebih Rp 1,8 triliun untuk membangun itu semua. Sementara, WTO yang kami dapat dari pengembangan investasi yang luas bersihnya hanya 7.572 hektare itu hanya Rp 1,4 triliun. Jadi, kekurangan sekitar Rp 350 miliar nanti pemerintah yang akan memikirkan bagaimana cara menutupinya," jelas Rudi.

Ia berharap, warga dapat secepatnya mengambil keputusan, sebab warga yang mendaftar lebih dulu akan diberikan kesempatan memilih nomor rumah serta penerbitan sertifikat akan langsung diproses. 

Respon Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut jika konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, bentuk dari komunikasi yang kurang baik.