Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Cak Imin Beri Tanggapan Terkait Konflik Rempang

TRIBUNTANGERANG.COM - Konflik yang terjadi di Rempang, Batam terus menjadi sorotan publik.

Konflik dikawasan tersebut terjadi karena akan dibangun kawasan ekonomi baru yang diberi nama Rempang Eco-city.

Namun, dampak dari pengembangan kawasan tersebut membuat warga yang tinggal di Pulau Rempang, Kepulauan Riau harus rela direlokasi.

Sehingga muncul penolakan warga setempat, bahkan penolakan ini pun berujung bentrok warga dengan aparat gabungan TNI-Polri.

Baca juga: Emak-emak di Rempang Batam Kecewa dengan Sikap Menteri Bahlil: Kami Tak Mau Digusur Pak

Konflik Rempang pun kini terus menjadi perbincangan, bahkan banyak dari masyarakat luar batam yang turut mengecam tindakan relokasi warga yang berakhir kericuhan itu.

Walaupun Pemerintah akan menyiapkan ganti rugi bagi warga terdampak, namun masih ada beberapa warga Rempang yang menolak angkat kaki dari tanah kelahirannya.

Baru-baru ini, beberapa calon presiden dan calon wakil presiden juga ikut memberi tanggapan terkait konflik rempang hingga menjadi sorotan, diantaranya yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Cak Imin.

Anies Baswedan

Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan angkat bicara terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam.

Anies pun bicara setiap kebijakan harus mengedepankan prinsip keadilan.

Hal ini disampaikan oleh Anies, usai melakukan silahturahmi bersama Nasdem, PKB, PKS dan juga Cak Imin di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).

"Karena itu harus mengedepankan prinsip keadilan, harus mengedepankan prinsip ini dalam situasi apapun. Karena kita tau bahwa pelaksanaan selalu ketemu dengan berbagai macam tantangan di lapangan," ucap Anies. 

Anies juga mengatakan, kebijakan investasi yang memicu penderitaan perlu dikoreksi.

Baca juga: Pernyataan Panglima TNI Soal Piting Warga Rempang Dikecam Panglima Pajaji, Yudo Margono Minta Maaf

Dan, ia juga menilai adanya penderitaan berarti kebijakan tersebut tidak sehat.

"Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat ini perlu ada langkah-langkah koreksi," tandasnya.