Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Cak Imin Beri Tanggapan Terkait Konflik Rempang

Kemudian, Ganjar mengingatkan pentingnya mendengarkan masyarakat dan memberikan kompensasi yang sepadan saat mengatasi konflik.

"Kenapa konflik-konflik itu muncul pada saat sebuah pekerja ingin dilaksanakan, satu sangat jarang kita melakukan mitigasi apa yang akan terjadi kedua bagaimana kita penghormatan terhadap hak mereka," katanya.

Baca juga: Pernyataan Panglima TNI Piting Warga Rempang, Kapuspen: Artinya Merangkul

Ganjar juga mencontohkan beberapa kasus yang pernah ditanganinya, seperti pembangunan jalan tol sehingga memotong banyak kampung di area pembangunan.

Namun, Ganjar akhirnya menyarankan pembangunan didesain memutar melalui ruang-ruang yang lebih kosong.

Meskipun, saran tersebut perlu diperdebatkan dengan menteri, pengelola jalan tol, dan kontraktornya.

Terkait Konflik di Rempang Tak hanya itu, menurut Ganjar, pihaknya membuka dialog dengan warga sekitar agar mendapat solusi.

"Pada saat itu apa yang terjadi? Selesai. Kita dekati, kita persuasi, kita ngobrol, sepakat. Dan beberapa hal kesepakatannya biasanya ada di harga," ujar Ganjar.

"Dalam beberapa kesempatan juga sama, ketika tidak ada pekerjaan mungkin harga tanahnya terlalu rendah, tapi begitu ada pekerjaan harganya tinggi. Itu kondisi sosiologis, biasa saja. Kemudian, mereka menegosiasikan itu. Pada saat itu, akhirnya oke diputuskan, jalannya melingkar lewat laut. Ternyata di laut itu dulunya daratan, menarik, kan," katanya lagi.

Baca juga: Warga Rempang Dapat Rp1,2 Juta Per Bulan Per Orang dari BP Batam Jika Mau Relokasi

Terkait kasus di Pulau Rempang, Ganjar menilai bahwa pemerintah perlu merekrut sosiolog dan antropolog untuk membangun komunikasi kepada warga, bukan hanya insinyur.

Menurut Ganjar, hal tersebut merupakan salah satu cara mencegah konflik agraria terjadi.

Ganjar mengungkapkan, masalah mitigasi ini sempat disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Perdagangan, Menteri Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Tolonglah antropolog, tolonglah sosiolog. Tolonglah psikolog, agar kemudian dia bisa tahu menjelaskan lebih dulu. Karena kadang-kadang pemerintah enggak mau, capek menjelaskan. (Jalan pintasnya), sudahlah pakai UU Pengadaan Tanah saja. Makanya begitu (masyarakat) enggak mau, hukum berjalan. Tampil kekerasan," jelas Ganjar.

Cak Imin

Bakal cawapres sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin turut menanggapi konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

Menurut Cak Imin, investasi yang melatarbelakangi rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City, tak seharusnya merugikan masyarakat.