Komnas HAM Sesalkan Aparat Gunakan Gas Air Mata Akibatkan Bayi Sesak Nafas Saat Bentrokan di Rempang

TRIBUNTANGERANG.COM - Bentrokan yang terjadi antar warga Rempang Batam dengan aparat setempat pada Kamis 7 September 2023 lalu sempat menjadi sorotan Komnas HAM RI.

Apalagi dalam bentrokan tersebut pihak kepolisian menggunakan gas air mata yang dimana hal itu berakibat beberapa pelajar pingsan.

Sebab lokasi bentrokan tak jauh dari sekolah yang masih beraktivitas, bahkan suasana mencekam bentrokan yang terjadi juga beredar di media sosial.

Sementara warga, hanya bisa mempertahankan tanah kelahirannya karena menolak pembangunan Rempang Eco City yang berakibat warga setempat direlokasi.

Baca juga: Kronologi Bentrok di Rempang Batam yang Jadi Sorotan Kapolri Usai Gas Air Mata Buat Pelajar Pingsan

Baca juga: PBNU Haramkan Rebut Tanah Rempang Batam Secara Paksa Hingga Sebabkan Bentrokan

Konflik antara Pemerintah dan warga Pulau Rempang ini pun menjadi sorotan Komnas Ham dan langsung menelusuri konflik tersebut.

Pada 16 Sempetmber 2023, Komnas HAM RI melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan masyarakat di Desa Sembulang, Desa Dapur 6 dan Pantai Melayu terkait konflik yang terjadi.

Dikutip Tribunnews.com, Komisioner Komnas HAM RI Saurlin Siagian mengatakan salah satu temuan yang disorot adalah adanya korban bayi berusia 8 bulan yang terdampak penggunaan gas air mata oleh aparat.

"Satu hal yang bisa kami highlight adalah Komnas HAM juga menemukan korban bayi berusia 8 bulan yang terdampak akibat penggunaan gas air mata pada peristiwa 7 September 2023 di sekitar SDN 24 Galang," kata Saurlin saat konferensi pers di kantor Komnas HAM RI Jakarta pada Jumat (22/9/2023).

Baca juga: Tak Ingin Ditinggal Investor Pemerintah Kebut Proyek Rempang Eco City, 28 September Harus Kosong

Baca juga: Pernyataan Panglima TNI Piting Warga Rempang, Kapuspen: Artinya Merangkul

Selain itu, kata dia, pihaknya juga mendapatkan banyak keterangan masyarakat khususnya dari tiga desa yang dikunjungi yakni Desa Sembulang, Desa Dapur 6 dan Pantai Melayu. 

Pertama, kata dia, proses sosialisasi terkait relokasi secara door to door oleh pihak BP Batam dan Tim Satgas Terpadu ke rumah-rumah masyarakat dengan melibatkan Polisi dan TNI membuat warga merasa sangat terintimidasi.

Kedua, lanjut dia, masyarakat tidak pernah menandatangani persetujuan relokasi dan tidak hadir dalam sosialisasi tersebut dikarenakan tidak menyetujui atas rencana relokasi.

Ketiga, kata Saurlin, tidak ada pemberitahuan dan sosialisasi yang layak dari BP Batam, juga belum ada kesepakatan bersama warga sehingga masyarakat keberatan atas kegiatan pematokan lahan pada 7 September 2023.

"Keempat, pengerahan kurang lebih 1.000 aparat untuk mengamankan pematokan lahan menimbulkan reaksi penolakan yang besar dari masyarakat," kata dia.

 "Kelima, masyarakat menyatakan bahwa pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah berhenti beroperasi karena para tenaga kesehatan yang bertugas di Pulau Rempang diminta berkemas dan bersiap pindah ke fasilitas kesehatan yang baru.

Keenam, lanjut dia, Komnas HAM menerima informasi dari beberapa pihak bahwa terjadi pelibatan ASN untuk mengajak masyarakat Pulau Rempang agar bersedia direlokasi dengan konsekuensi tertentu.

Ketujuh, kata Saurlin, pihaknya juga menerima informasi ada tekanan dari pejabat desa setempat bagi PNS yang bekerja di lingkungan tersebut agar mengikuti persetujuan relokasi.

"Komnas HAM juga menemukan peninggalan berupa makam kuno di Desa Sembulang, yang salah satunya teridentifikasi makam kuno tahun 1958," kata dia.

Panglima Pajaji Geram Ulah Aparat

Konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam hingga saat ini belum kunjung berakhir.

Rencana pembangunan kawasan industri Rempang Eco City itupun terus menuai protes masyarakat.

Penolakan pembangunan kawasan industri Rempang Eco City ini juga mengakibatkan bentrokan antara aparat dengan warga Rempang.

Bahkan akibat dari bentrokan itu mengakibat beberapa warga Rempang Batam ikut ditangkap oleh pihak kepolisian.

Masyarakat Rempang Melayu terus diintimidasi dan didiskriminalisasi dari tanah yang ditempati.

Baca juga: PA 212 Gelar Demo Singgung Gaya Relokasi Warga Rempang Mirip VOC

Baca juga: Emak-emak di Rempang Batam Kecewa dengan Sikap Menteri Bahlil: Kami Tak Mau Digusur Pak

Hal Inilah yang membuat Panglima Suku Dayak, Panglima Pajaji geram dan menyerukan akan mengerahkan pasukannya demi membela masyarakat adat Kepulauan Rempang di Kepri.

"Menyesalkan tindakan yang terjadi di Pulau Rempang. Saya sangat menyesalkan perbuatan aparat penegak hukum yang mengintimidasi masyarakat, yang ada di Pulau Rempang," kata Panglima Pajaji seperti ditayangkan di akun YouTube Tribunnews, berdasar video di akun Facebook Panglima Pajaji, yang dilihat Wartakotalive.com, Sabtu (16/9/2023).

Panglima Pajaji lalu memberi pesan ke aparat bahwa mereka terlahir dari masyarakat dan dibesarkan oleh masyarakat.

"Anda aparat, para aparat. Anda-anda itu terlahir dari masyarakat dan sama seperti saya. Anda dibesarkan oleh masyarakat. Anda juga didirikan, dihadirkan karena masyarakat," kata Panglima Pajaji.

Namun nyatanya kata Pajaji, tindakan aparat justru menyakiti masyarakat.

"Tapi sekarang tindakan kalian malah berputar arah. Menyiksa masyarakat. Mengintimidasi rakyat negara kalian sendiri. Menjarah negara kalian sendiri," ujarnya.

Panglima Pajaji memahami bahwa aparat hanya menjalankan tugas. 

"Ya, saya tahu kalian menjalankan tugas. Tapi yang kalian lawan itu adalah rakyat, masyarakat kita yang ada di NKRI ini," katanya.

Baca juga: Ganjar Pranowo Beri Tanggapan Terkait Konflik Rempang yang Tak Kunjung Selesai: Panggil Aktornya!

Kemudian Panglima Pajaji menyampaikan pesan ke masyarakat Rempang untuk terus berjuang dan ia berjanji akan membantunya.

"Masyarakat Rempang, saudara-saudara saya yang ada di sana. Saya akan turun tangan langsung membantu kalian yang ada di Rempang. Saya akan hadir membantu saudara-saudara saya yang ada di Rempang," kata Panglima Pajaji.

"Saya tidak main main. Saudara-saudarau di Rempang. Tetaplah perjuangkan hak kalian di sana. Karena hak kalian, tumpah darah kalian. Hak kalian adalah warisan nenek moyang kalian yang mereka rampas dari penjajah dan terbentukah NKRI," ujar Panglima Pajaji.

Namun sekarang kata Panglima Pajaji, anak cucu dan generasinya dijajah dengan gaya baru.

"Dan sekarang anak cucunya, generasinya yang diperjuangkan tanah leluhur, sekarang dijajah. Dijajah dengan gaya baru," katanya.

(Tribunnews.com/Gita Irawan/TribunTangerang.com)