Pemkab Tangerang Dapat Kucuran Dana Insentif Fiskal Rp 6,5 Miliar

Laporan Wartawan,
TRIBUNTANGERANG.COM, Gilbert Sem Sandro

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mendapatkan kucuran dana insentif fiskal kategori penurunan kasus stunting sebesar Rp 6,5 miliar.

Insentif fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu.

Diantaranya berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan /atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. 

Pj Bupati Tangerang, Andi Ony Prihantono mengatakan, pemberian itu dilakukan lantaran Pemkab Tangerang mencapai target penurunan prevalensi stunting tingkat nasional. 

"Alhamdulillah, Pemkab Tangerang mendapatkan hampir Rp 6,5 miliar melalui insentif fiskal kategori penurunan stunting," ujar Andi Ony Prihantono, Sabtu (7/10/2023).

Baca juga: Pemkab Tangerang Minta Para Camat Tegas Awasi Aktivitas Pembakaran Sampah Ilegal

Lebih lanjut Andi menjelaskan, insentif fiskal yang diperoleh merupakan buah dari kerja keras dan kerja sama semua stakeholder di Kabupaten Tangerang dalam rangka menurunkan angka stunting. 

Kendati demikian ia menuturkan, apa yang telah diraih tidak membuat berpuas diri serta terus memacu untuk lebih semangat karena tantangan ke depan sangat kompleks dan berat.

"Sebagaimana arahan bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, terdapat 3 tantangan yang harus dihadapi dalam penanganan stunting ke depan yakni keterbatasan waktu, besarnya target dan tahun politik," kata dia.

Andi menuturkan, selain peningkatan kualitas pelayanan, pihaknya memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan.

Sebab, presentase prevalensi stunting di Kabupaten Tangerang dalam waktu 2 tahun terakhir menunjukan angka penurunan dari capaian 23,3 persen pada tahun 2021 menjadi 21,1 persen pada tahun 2022.

"Kita juga akan terus mengawal pelaksanaan program tahun depan untuk memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan," terangnya.

Baca juga: Memasuki Musim Kemarau Pemkab Tangerang Tetapkan Status Siaga Bencana Kekeringan

Diketahui, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengungkap beberapa tantangan dalam menurunkan angka prevalensi stunting. Salah satunya proses transisi pemerintahan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Wapres menekankan pemerintahan pusat dan daerah yang baru harus memiliki komitmen sama dalam mengakomodasi percepatan penanganan stunting. 

Wapres meyakini dengan adanya komitmen politik dari pemerintahan di pusat dan daerah akan mendorong perbaikan koordinasi di lapangan. 

Selain itu, implementasi pelaksanaan program akan lebih tepat sasaran. (m28)