Makan Siang dan Susu Gratis Disebut TKN Prabowo-Gibran Hanya Lanjutkan Program Anies Baswedan

TRIBUNTANGERANG.COM,JAKARTA - Program pemberian makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil, masuk dalam visi-misi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Bahkan program tersebut menjadi andalan kampanye bidang pendidikan pasangan nomor urut dua itu

Padahal sebetulnya, program tersebut telah digagas oleh Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan semasa dirinya memimpin DKI Jakarta.

Program tersebut yakni pemberian makan gratis kepada siswa SD melalui program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) di 459 sekolah yang tersebar di 53 kelurahan.

Namun demikian di dalam visi-misinya sebagai Calon Presiden RI 2024-2029, program yang telah terbukti sukses tersebut tidak termuat didalamnya.

"Kalau soal melanjutkan, kami memang selalu bicara keberlanjutan dan penyempurnaan. Jadi hal-hal yang baik kami lanjutkan dan sempurnakan. Semua yang baik dari siapapun itu harus kami lanjutkan," ucap anggota TKN Prabowo-Gibran, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Jumat (8/12/2023).

Baca juga: Bawaslu DKI Panggil Gibran Rakabuming Soal Kampanye Bagikan Susu dan Buku pada Anak-anak

Sementara itu, Jubir Timnas AMIN Indra menyambut baik pernyataan Sara. Demi perencanaan progam yang lebih realistis, efisien dan terbukti keberhasilannya, Indra menyarankan agar tim Prabowo-Gibran belajar kepada tim AMIN.

"Enggak usah jauh-jauh belajar ke India segala, ke AMIN saja belajarnya," saran Indra.

Indra membenarkan AMIN tidak mencantumkan program makan siang gratis bagi anak sekolah di dalam visi-misi sebagai kontestan Pilpres 2024. 

Program yang berjalan sukses di DKI Jakarta, tidak serta merta dapat diterapkan di level nasional sebab kebutuhan berdasar kondisi obyektif setiap daerah sangat berbeda.

Baca juga: Jubir TKN Prabowo-Gibran: Makan Siang Gratis Solusi Konkrit, Ringankan Beban Keluarga Tak Mampu

Prioritas AMIN bidang pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya dengan membuka seluas-luasnya akses pendidikan bagi anak di seluruh Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi dan deklarasi universal hak asasi manusia.

Di dalam UUD '45 pasal 31 ayat 2 tegas dinyatakan bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Menyediakan akses pendidikan yang luas merupakan pemenuhan HAM.

"Prioritas kami adalah memenuhi kewajiban konstitusi terlebih dahulu. Dan selama ini tidak ada kajian ilmiah menyatakan bahwa makan siang gratis merupakan solusi dari problematika bidang pendidikan di Indonesia," jelas Indra.(m27)