Anak Presiden dan Anggota Kabinet Jokowi Debat Soal IKN, Mahfud Tantang Gibran Ungkap Nama Investor

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Topik Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu topik yang mengemuka pada debat calon wakil presiden (cawapres) pada Jumat malam.

Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Presiden Jokowi membela IKN. Gibran antara lain menyatakan bahwa pembangunan IKN harus melibatkan swasta.

Sementara Mahfud MD yang merupakan anggota kabinet Jokowi mempertanyakan keseriusan investor untuk ikut membangun IKN.

Mahfud minta Gibran menyebutkan satu saja investor yang sudah ikut membangun IKN.

Hal ini bermula kala Gibran menanggapi pertanyaan panelis soal keuangan dan pengelolaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapat belanja daerah (APBD).

Menurut Gibran, tidak semua program pemerintah harus menggunakan dana APBN. Salah satu contohnya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"IKN banyak yang gagal paham, tidak semua pembangunan IKN pakai APBN, yang digunakan hanya 20 persen, sisanya investasi dari swasta dan luar negeri," kata Gibran.

Menanggapi hal itu, Mahfud MD pun memberikan pertanyaan menohok kepada putra sulung Joko Widodo tersebut.

Mahfud menyampaikan, rencana pembangunan IKN itu sangatlah bagus dan merupakan warisan Jokowi yang harus dilaksanakan.

Akan tetapi, ia mempertanyakan terkait siapa investor yang sudah memberikan uangnya kepada pemerintah dalam proses pembangunan IKN tersebut.

"Tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20 persen dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kami baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana," kata Mahfud.

"Coba kalau ada sebutkan, sebutkan misalnya dua atau satu investor mana yang sudah masuk ke sana," pinta Mahfud.

Mahfud mengaku dirinya mendengar kabar bahwa ratusan hektar tanah IKN justru sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu.

"saya setuju ke depannya itu agar mengundang investor IKN harus diteruskan, tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula, bahwa itu sebenarnya mengundang investor," kata dia.

"Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN. Sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kami lanjutkan," katanya.