Andiara Unggul Perolehan Suara DPD Banten, Putri Ratu Atut Ini Berpeluang Kembali Lolos ke Senayan
Andiara Aprilia Hikmat memimpin perolehan suara pemilihan legislatif (pileg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Banten.
TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Andiara Aprilia Hikmat memimpin perolehan suara pemilihan legislatif (pileg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Banten.
Para anggota DPD atau senator merupakan perwakilan rakyat tanpa melalui partai politik (parpol).
Empat peraih suara terbanyak pada kontestasi caleg DPD di masing-masing provinsi, merupakan senator terpilih yang mewakili rakyat provinsi tersebut.
Data perolehan suara DPD Provinsi Banten yang dirilis KPU adalah data per Sabtu (17/2/2024) pukul 19.30 WIB.
Data tersebut menunjukkan Andiara Aprilia Hikmat memimpin perolehan suara.
Putri mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, ini meraup 336.763 suara atau 13,32 persen.
Sebagai informasi, Ratu Atut merupakan Gubernur Banten yang tidak menyelesaikan jabatannya karena tersandung kasus korupsi.
Bahkan, pada tahun 2014, Andiara pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Andiara diperiksa sebagai saksi kasus korupsi alat kesehatan (alkes) di Banten.
Jika Andiara Aprilia meraih suara terbanyak pada Pileg 2024, maka dia akan menjadi anggota DPD periode 2024-2029.
Andiara berarti meneruskan karier politiknya karena dia adalah anggota DPD periode 2019-2024.
Dia meraih tiket ke Senayan setelah meraih 1.187.788 suara pada pemilu 2019.
Dikutip dari website KPU, Andiara meraih suara terbanyak berdasarkan hitung sementara per Sabtu malam.
Data tersebut dihimpun dari 18.562 tempat pemungutan suara (TPS) atau 55,7 persen dari total TPS di Banten yang jumlahnya sebanyak 33.324 TPS.
Peringkat kedua di bawah Andiara adalah Abdi Sumaithi yang meraih 184.778 suara atau 7,31 persen.
Peringkat ketiga diraih Hj Ade Yuliasih yang menghimpun 165.390 suara atau 6,54 persen.
Sedangkan di posisi keempat ada Ahmad Subadri yang meraih 156.040 suara atau 6,17 persen.
Sementara Habib Ali Alwi menduduk peringkat kelima karena meraih 152.159 suara atau 6,02 persen.
Data tersebut merupakan data sementara dan masih bisa berubah karena penghitungan suara belum selesai 100 persen.
Sosok Andiara
Dikutip dari pemberitaan Kompas.com tahun 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Andiara Aprilia Hikmat yang merupakan putri Ratu Atut Chosiyah, Rabu (1/10/2014).
Andiara akan diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Pemerintah Provinsi Banten yang menjerat Atut.
"Diperiksa sebagai saksi bagi tersangka RAC (Ratu Atut Chosiyah)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, saat itu.
Menurut Priharsa, pemeriksaan Andiara dilakukan untuk melengkapi berkas perkara Atut. Andiara yang terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah 2014-2019 itu dianggap bisa memberikan informasi kepada tim penyidik KPK mengenai dugaan korupsi alkes.
Sebelumnya, KPK memeriksa putra Atut yang bernama Andika Hazrumy.
Seusai diperiksa, Andika yang juga anggota DPR 2014-2019 terpilih itu mengaku diajukan pertanyaan seputar kepemilikan aset berupa lahan di Banten.
KPK mengusut 26 mobil mewah yang diduga milik Andika dan Andiara.
Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, penelusuran 26 mobil mewah ini masuk dalam proses pengusutan lantaran diduga Atut melakukan pencucian uang.
Mobil-mobil tersebut antara lain merek Maserati, Toyota Vellfire, dan Mitsubishi Pajero. Total nilai ke-26 mobil ini mencapai Rp 24 miliar.
Hal itu ditemukan KPK setelah menelusuri data transaksi keuangan keluarga Atut yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
KPK juga mengetahui bahwa sebagian dari mobil-mobil ini telah dipindahtangankan sejak kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten mencuat.
Selain terbelit kasus korupsi alkes, Ratu Atut terjerat kasus dugaan suap sengketa pilkada Lebak, Banten.
Dalam kasus ini, Atut divonis penjara empat tahun ditambah denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan.
Dia dinyatakan terbukti menyuap Akil Mochtar selaku Ketua MK yang ketika itu menangani sengketa Pilkada Lebak.
Dedi Mulyadi Dinilai Buat Kebijakan Putus Asa, Bawa Anak Nakal ke Barak Militer Tuai Kritik DPD RI |
![]() |
---|
Pemerintah, Komisi II DPR dan Komite I DPD Setujui 79 RUU Kabupaten/Kota untuk Diundangkan |
![]() |
---|
Unggul dan Berpeluang Jadi Anggota DPD, Komeng Bicara Soal Double Digit APBN |
![]() |
---|
Pasang Foto Unik di Surat Suara DPD Jawa Barat, Komeng Jadi Trending di Twitter |
![]() |
---|
Jelang Pemilu 2024, Kabupaten Tangerang Percepat Proses Pelipatan 12 Juta Surat Suara |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.