Dedi Mulyadi Dinilai Buat Kebijakan Putus Asa, Bawa Anak Nakal ke Barak Militer Tuai Kritik DPD RI

TRIBUNTANGERANG.COM - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim anak-anak nakal ke barak militer menuai kritik tajam dari Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk keputusasaan pemerintah dalam mendidik generasi muda dan menyerahkan tanggung jawab pembinaan ke institusi militer, yang dinilai tidak tepat dalam konteks pendidikan anak.

"Saya kira jangan menunjukkan kebijakan kita itu sebagai jalan putus asa. Jadi, mau menyerahkan dengan pendekatan penanganan militer, saya kira tidak. Tidak perlu sampai begitu itu," kata Tamsil, dikutip Kompas.com, Minggu (11/5/2025). 

Tak hanya itu dirinya juga mempertanyakan seberapa banyak anak-anak yang dikategorikan sebagai anak nakal, sehingga perlu ada kebijakan yang meluas.

Menurut Tamsil, dari pada membawa anak nakal untuk menjalani pendekatan militer, ia justru lebih setuju jika pendekatan keagamaan, seperti pesantren. Dia menilai, pemerintah seharusnya menekankan pendidikan berbasis keteladanan

Baca juga: Gubernur Dedi Mulyadi Kembali Buat Gebrakan: Guru dan Pegawai Malas akan Dikirim ke Barak Militer

Dia menilai, pemerintah seharusnya menekankan pendidikan berbasis keteladanan.  Anak-anak yang cenderung meniru orang dewasa bisa menjadi lebih baik dengan cara memberikan contoh yang baik pula.

"Pendidikan yang diperbaiki, dibenahi. Keteladanan yang perlu ditunjukkan. Karena yang paling banyak masalah ini kepada orang yang bisa memberikan keteladanan," ujar dia.

Untuk diketahui, Pemprov Jabar menerapkan hukuman kepada anak yang dianggap nakal untuk masuk ke barak militer.

Baca juga: Tiru Dedi Mulyadi, Pemkab Tangerang Berencana Kirim Pelajar Bermasalah ke Barak Militer

Hal ini didukung pula oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai. Sebab, menurut Pigai, pendidikan di barak militer itu bisa diterapkan di seluruh Indonesia jika terbukti berhasil di Jawa Barat (Jabar).

"Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia," kata Pigai, usai menerima Dedi Mulyadi di kantornya, pada Kamis (8/5/2025).

(Kompas.com)

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News