IPW dan Pengamat Soroti Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis yang Diduga Picu Ketegangan Polri-Kejagung

Kegiatan spionase sesama aktor penegakan hukum yaitu Polri dan kejaksaan, lanjut Nicky, bisa menimbulkan preseden yang buruk.

Padahal seharusnya kedua aparat penegak hukum ini bisa berkoordinasi, melakukan sinkronisasi dan kolaborasi.

Anehnya, yang terjadi justru adalah semacam kompetisi yang berbahaya.

”Ini juga bisa berarti tata kelola penegakan hukum di Indonesia ini sedang hancur-hancurnya kalau melihat situasi seperti itu karena antaraktor penegakan hukum ini kan tidak sinkron. Ditambah lagi, yang harusnya mengawal pejabat tinggi kejaksaan ini kan kalau tidak polisi organ internal pengaman kejaksaan. Karena ini melibatkan polisi militer menjadi lebih rumit,” katanya.

Menurut Nicky, dilibatkannya polisi militer untuk mengawal Jampidsus Kejagung bisa berujung runyam karena yurisdiksi yang berbeda.

Polisi militer seharusnya dilibatkan untuk penegakan hukum pidana militer atau kedisiplinan militer.

Adapun karena kejaksaan berada dalam yurisdiksi penegakan hukum sipil, seharusnya mereka dikawal oleh kepolisian.

”Kalau dibiarkan bisa memperkeruh (kondisi) di kemudian hari karena yurisdiksi polisi militer ada di korps kehakiman militer atau oditur militer. Kalau kemudian polisi militer ini berhadap-hadapan dengan kepolisian bisa rancu dan berbahaya,” katanya.

Saling sikut

Sementara itu Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan insiden tersebut menunjukkan adanya saling sikut antardua penegak hukum tersebut dalam suatu tugas.

Dia menyebut anggota Densus 88 mustahil bergerak sendiri kalau tak ada perintah dari atasan.

“Ini sudah pasti sikut-sikutan antarlembaga. Anggota densus tak mungkin atas inisiatifnya sendiri, perintahnya apa, atasannya siapa, ini yang harus diketahui,” kata Sugeng.

Sugeng menyebut pengawasan Densus 88 terhadap Jampidsus Febrie jelas bertujuan untuk menggali informasi.

Menurut Sugeng, biasanya Densus 88 memantau seseorang berujung pada dugaan pidana terorisme.

“Ujungnya proses hukum terkait tindak pidana terorisme, kenapa Jampidsus dipantau. Ini yang harus diketahui,” ucapnya.