Apakah IKN akan Menjadi Simbol Kemajuan dan Modernisasi atau Justru Ibukota Koruptor Nepotisme?

TRIBUN TANGERANG.COM, MALANG- Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur menjadi topik yang penuh perdebatan dan kontroversi.

Rencana ambisius ini dilihat sebagai langkah maju menuju pemerataan pembangunan dan desentralisasi ekonomi.

Namun, di balik harapan tersebut, muncul kekhawatiran mengenai potensi korupsi dan nepotisme yang bisa mencederai tujuan mulia dari proyek ini.

Apakah IKN akan menjadi simbol kemajuan dan modernisasi, atau justru menjadi "Ibukota Koruptor Nepotisme"?

Proyek besar seperti pemindahan ibu kota tentu melibatkan anggaran yang sangat besar dan berbagai kepentingan.

Dalam sejarah pembangunan di Indonesia, proyek-proyek besar seringkali diwarnai oleh praktik-praktik korupsi dan nepotisme.

Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penggelembungan anggaran, suap dalam proses tender, hingga penyalahgunaan wewenang.

Nepotisme, di sisi lain, seringkali terlihat dari penunjukan pejabat atau pelaksana proyek berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan, bukan berdasarkan kompetensi dan profesionalisme.

Selain itu, dengan adanya proyek besar yang melibatkan ribuan kontraktor, subkontraktor, dan berbagai pihak lain, peluang untuk terjadi penyimpangan juga meningkat.

Pengadaan barang dan jasa yang bernilai triliunan rupiah berpotensi menjadi lahan subur bagi para koruptor yang mencari celah untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Tidak hanya itu, proyek ini juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di kalangan pejabat, di mana keputusan yang diambil lebih didasarkan pada keuntungan pribadi atau kelompok daripada kepentingan publik.

Mengapa harus waspada? Pertama, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam mengawal proyek ini. Tanpa pengawasan ketat, potensi korupsi dan nepotisme akan semakin besar.

Proses tender yang transparan dan akuntabel adalah langkah awal untuk mencegah praktik-praktik tidak sehat. Publik harus memiliki akses penuh terhadap informasi mengenai alokasi anggaran, kontraktor yang terlibat, serta progres proyek secara keseluruhan.

Kedua, partisipasi publik dan peran media massa juga sangat penting. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan diberikan akses terhadap informasi yang relevan.

Dengan demikian, publik dapat ikut mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif. Media massa, sebagai pilar keempat demokrasi, memiliki peran krusial dalam mengawal proyek ini melalui peliputan yang objektif dan investigatif.