DPRD Dorong Sekolah Swasta Gratis Agar Bisa jadi Solusi Siswa Tak Lolos PPDB di Jakarta

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Dorongan oleh kalangan anggota DPRD DKI Jakarta terkait program sekolah gratis untuk negeri maupun swasta terus bergulir.

Hal itu untuk mengantisipasi kesulitan setiap orang tua mencarikan sekolah bagi anaknya ketika tidak lolos dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri.

Anggota Komisi E DPRD Jakarta Abdul Azis Muslim mengatakan, pihaknya terus mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewujudkan sekolah gratis, baik di negeri maupun swasta. Menurut dia, selayaknya seluruh anak siswa sekolah di Jakarta mendapatkan pendidikan gratis.

“Ini dilakukan agar seluruh sekolah di Jakarta gratis untuk kepentingan masyarakat,” ujar Abdul Azis Muslim dari keterangannya, Selasa (18/6/2024).

Dia mengatakan, PPDB selalu menjadi masalah setiap tahun di masyarakat. Pasalnya, tidak semua wilayah Jakarta tersedia sekolah negeri, sehingga sekolah negeri di Jakarta harus dibantu dengan sekolah swasta yang gratis.

"Di wilayah masing-masing artinya RT, RW, maupun kelurahan belum tentu ada sekolah negeri, baik itu SD, SMP, maupun SMA. Artinya, dalam satu kelurahan saja belum tentu memiliki sekolah negeri. Sementara yang ingin masuk ke sekolah negeri itu banyak," ucapnya.

Aziz mengatakan, syarat zonasi dalam PPDB juga selalu menjadi masalah warga Jakarta pada saat penerimaan siswa baru. Karena itu, sekolah gratis di seluruh sekolah menghilangkan kendala jarak tempuh bagi siswa sekolah.

Selain itu, lanjut dia, sekolah gratis negeri dan swasta juga mampu meminimalisasi komplain dari orangtua calon siswa.

"Saya yakin kalau itu terjadi tidak ada ribut-ribut lagi PPDB deh semuanya gratis di Jakarta," imbuhnya.

Seperti diketahui, Pemprov Jakarta saat ini tengah mengkaji supaya seluruh sekolah swasta bisa digratiskan. Kajian ini dilakukan untuk pemerataan infrastruktur hingga menambah daya tampung sekolah di Jakarta.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi E DPRD Jakarta M. Hariadi Anwar. Menurut dia, jika hal tersebut bisa diatasi maka persoalan kurangnya kursi pada saat penerimaan siswa baru tidak akan terjadi.

"Kalau memang sudah ada data yang menyebutkan perbandingan data kelulusan dengan ketersedian kursi maka tidak ada persoalan saat PPDB,” tutur Hariadi.

Dia juga menyoroti para orang tua yang kerap menetapkan standarisasi sekolah favorit. Hal itu juga dinilai menjadi persoalan, sehingga dia mendorong agar standarisasi sekolah di swasta dan negeri tidak dibedakan, dengan begitu tidak ada lagi kecenderungan sekolah favorit.

"Kalau ada standarisasi sekolah yang sama, baik dari guru-gurunya maupun fasilitas lainnya tidak ada lagi keinginan memilih sekolah favorit,” kata dia.

Hariadi mengatakan, layanan pendidikan yang baik adalah bagian upaya untuk memajukan masyarakat. Politisi NasDem ini mendorong wacana penerapan sekolah swasta gratis di Jakarta secepatnya dilaksanakan.

Apalagi, sambung Hariadi, penyediaan layanan pendidikan kepada masyarakat merupakan kewajiban pemerintah. Kebutuhan pendidikan yang memadai mampu mewujudkan kemajuan masyarakat.

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan diminta mengkaji kebijakan sekolah gratis, baik negeri maupun swasta. Pasalnya, sekolah gratis dianggap mampu menghapus ketimpangan sosial di Jakarta.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak. Politisi PDI Perjuangan ini menilai, salah satu penyebab kemiskinan adalah karena akses pendidikan tidak terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah.

Oleh sebab itu, pendidikan gratis diharapkan mampu memutus ketimpangan di Jakarta. Dia berujar, kemiskinan struktural itu karena ada ketidaksetaraan di kalangan masyarakat.

"Salah satunya adalah tidak mampu mengakses pendidikan. Ini fakta yang terjadi di Jakarta yang sebenarnya ketimpangan itu sudah semakin jomplang, jadi harus kita pikirkan untukmendorong wajib sekolah gratis di Jakarta," kata Jhonny pada Jumat (10/5/2024).

Jhonny meyakini, salah satu cara untuk menghapus lingkar kemiskinan yang terjadi, yakni menyetarakan pendidikan untuk masyarakat DKI Jakarta. Pihaknya selalu percaya salah satu variabel untuk mengangkat satu keluarga keluar dari kungkungan kemiskinan itu adalah pendidikan itu yang paling penting.

"Jadi semua sekolah sekolah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ini harus menjadi perhatian pemerintah itu,” jelas Johnny. (faf)