Sri Mulyani Sebut Anggaran Pemeliharaan PDN Capai Rp700 M Hingga Jokowi Perintahkan BPKP Lakukan Ini
Dana ratusan miliar itu telah digunakan Kominfo untuk melakukan pemeliharaan PDN pada periode Januari sampai Mei 2024.
Jokowi Perintahkan BPKP Audit Tata Kelola PDN
Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) usai diretas sejak 20 Juni lalu.
"Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN," kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh usai membahas evaluasi sistem PDN bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/6/2024).
Ateh menuturkan, pihaknya akan mendalami tata kelola dan finansial PDN.
Adapun audit diperlukan untuk mengetahui potensi kesalahan tata kelola dan dampak dari kebocoran data PDN. Ia menuturkan, sejauh ini PDN memang belum pernah diaudit.
"Aku enggak tahu dampaknya, wong belum diaudit. Kalau kita kan kalau belum diaudit nggak ngomong-ngomong dulu. Nggak tahu (jumlah lembaga yang akan diaudit), baru rapat tadi," tutur Ateh.
Kendati demikian, Ateh tidak menjelaskan lebih lanjut kapan Presiden Jokowi menargetkan audit selesai.
"Secepatnya, the sooner the better," jelas Ateh.
(Kompas.com/Rully/Fika Nurul/Tribunnews.com/Chaerul Umam)
Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini
Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News
Respons Said Didu Soal Ikut Diperiksa Atas Kasus Ijazah Jokowi |
![]() |
---|
Todung Mulya Lubis Soroti Pemanggilan Abraham Samad soal Ijazah Jokowi: Ini Kriminalisasi |
![]() |
---|
Abraham Samad Siap Lawan Jika Dijadikan Tersangka Kasus Ijazah Jokowi |
![]() |
---|
Abraham Samad Singgung Ancaman Kebebasan Berpendapat Saat Penuhi Panggilan di Kasus Ijazah Jokowi |
![]() |
---|
2 Saran Hamid Awaluddin untuk Presiden Prabowo Ditengah Polemik Ijazah Jokowi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.