Sri Mulyani Sebut Anggaran Pemeliharaan PDN Capai Rp700 M Hingga Jokowi Perintahkan BPKP Lakukan Ini

Dana ratusan miliar itu telah digunakan Kominfo untuk melakukan pemeliharaan PDN pada periode Januari sampai Mei 2024.

Editor: Joko Supriyanto
Tangkapan video youtube kompas.com, istimewa
Budi Arie Setiadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) soal sistem pusat data nasional (PDN) diretas. 

Jokowi Perintahkan BPKP Audit Tata Kelola PDN

Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) usai diretas sejak 20 Juni lalu.

"Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN," kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh usai membahas evaluasi sistem PDN bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Ateh menuturkan, pihaknya akan mendalami tata kelola dan finansial PDN.

Adapun audit diperlukan untuk mengetahui potensi kesalahan tata kelola dan dampak dari kebocoran data PDN. Ia menuturkan, sejauh ini PDN memang belum pernah diaudit.

"Aku enggak tahu dampaknya, wong belum diaudit. Kalau kita kan kalau belum diaudit nggak ngomong-ngomong dulu. Nggak tahu (jumlah lembaga yang akan diaudit), baru rapat tadi," tutur Ateh.

 Kendati demikian, Ateh tidak menjelaskan lebih lanjut kapan Presiden Jokowi menargetkan audit selesai.

"Secepatnya, the sooner the better," jelas Ateh. 

(Kompas.com/Rully/Fika Nurul/Tribunnews.com/Chaerul Umam)

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved