Pengamat Nilai Program Makan Siang Gratis Hanya Pencitraan dan Buang-Buang Anggaran

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Program makan siang gratis yang dicanangkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sudah mulai diujicobakan di beberapa sekolah Jabodetabek.

Pasalnya, program itu rencananya bakal dilaksankan pada 2025 mendatang kala keduanya resmi menjabat.

Namun, program tersebut kian ramai menuai kontroversi lantaran pada saat uji coba, menu makanan yang diberikan tidak sesuai ekspektasi.

Bahkan, tersiar kabar yang menyebut bahwa ada penyusutan nominal anggaran makan siang gratis yang awalnya dipatok Rp 15.000 per-orang.

Walhasil, muncul satu pernyataan Gibran saat uji coba makan siang gratis di SDN 4 Tangerang, Senin (5/8/2024) lalu.

Di mana, Gibran menyebut bahwa nasi sebagai karbohidrat bisa diganti dengan asupan lain seperti mi.

Terkait hal tersebut, pengamat pendidikan sekaligus Koordinator Nasional Pemantau Jaringan Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Martaji menyampaikan keprihatinannya. Ia mempertanyakan apakah mi termasuk makanan bergizi?

"Bagaimana nasib anak-anak di sekolah yang diharuskan makan mi, apa ini yang dimaksud makanan bergizi? Tidak semua perut anak-anak bisa menerima mi sebagai menu utama,” kata Ubaid.

Padahal, lanjut dia, RAPBN 2025 telah melanggengkan anggaran makan siang gratis ini sebesar Rp 71 triliun. Bahkan, anggaran itu digadang-gadang menjadi kebijakan priotitas.

Oleh karena itu, Ubaid meminta kepada pemerintah agar berpikir ulang untuk kategorisasi program makan siang gratis.

Ubaid bahkan tak tanggung menyebut jika program makan siang gratis itu hanyalah pencitraan semata.

"Saya mengamati pelaksanaan program makan siang gratis ini, sangat terburu-buru dan kejar pencitraan. Sementara tujuan utama program ini masih belum jelas. Ini program sebenarnya tujuannya apa?” tanya Ubaid menohok.

Menurutnya, jika program makan siang gratis ditujukan untuk pencegahan gizi buruk atau stunting, maka peruntukkannya menjadi salah alamat.

Ia berpandangan jika program itu akan lebih cocok diberikan pada ibu hamil dan anak hingga usia dua tahun.

"Jika untuk pemenuhan gizi anak usia sekolah, juga tak tepat guna. Apakah pemenuhan gizi itu hanya cukup di sesi makan siang? Bagaimana dengan sarapan dan makan malamnya yang tidak terkontrol? Jadi usaha ini akan sia-sia belaka," ungkap Ubaid.

Belum lagi, ada kemungkinan anak-anak tidak menyukai menu yang telah disediakan," imbuhnya.

Oleh karenanya, Ubaid memandang jika program Prabowo-Gibran itu hanya akan buang-buang makanan dan menambah problematika sampah sisa makanan yang hingga saat ini masih belum terpecahkan.

Bagaimana tidak, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencarat potensi kerugian negara akibat susut dan sisa makanan (food loss and waste) mencapai Rp 213 triliun - Rp551 triliun per tahun. 

Artinya, angka tersebut sudah setara dengan 4-5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. 

"Jika ini terjadi, maka anggaran makan siang gratis ini potensial akan terbuang sia-sia, tanpa guna," tegas dia.

Selain itu, Ubaid memandang jika program ini tidak jelas siapa yang menjadi penerima manfaatnya. Apakah semua siswa atau sebagian saja.

"Soal penyaluran bantuan semcam ini, pemerintah punya rekam jejak salah sasaran di banyak program. Mulai dari program bansos, kartu pra-kerja, hingga KIP untuk anak dari keluarga miskin," jelasnya.

Oleh karenanya, ia menekankan agar pemerintah jangan hanya mengejar pencitraan karena terikat dengan janji-janji kampanye.

Tetapi, lanjut Ubaid, pemerintah juga harus memikirkan dampaknya dan juga mana yang seharusnya menjadi skala prioritas, yang mendesak dan harus diatasi dalam rangka meninkgatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 

Alih-alih pencitraan lewat makan siang gratis, Ubaid menyampaikan bahwa ada banyak masalah di dunia pendidikan yang masih menghimpit anak-anak di Indonesia.

Bahkan, masalah tersebut belum kunjung dicarikan solusinya.

Di antaranya, pertama soal perundungan, kekerasan seksual dan intolerasi. Kedua, terkait biaya pendidukan yang kian mahal. Ketiga, akses dan kualitas pendidikan yang masih terpuruk, dan guru honorer yang belum mendapatkan kesejahteraan.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden Terpilih Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, membantah terkait anggaran program makan siang gratis yang dipangkas menjadi Rp 7.500 per porsi.

Gibran Rakabuming Raka menegaskan program makan siang gratis tersebut tetap Rp 15.000 per-porsi, meliputi susu, ayam, nasi, hingga buah.

"Intinya sekali lagi, tidak mungkin Rp 7.500. Rp 7.500 dapet apa?. Yang sudah kita uji cobakan di sekitar 15.000 sudah termasuk susu, ayam, nasi, sayur, buah," kata Gibran Rakabuming mengenai program makan siang gratis kepada wartawan, Selasa (30/7/2024).

Gibran Rakabuming pun menyebut program makan siang gratis sudah mulia diujicobakan di beberapa daerah. (m40)