PDIP Pilih Pramono Anung dibandingkan Anies karena Takut Kembali Dikhianati seperti Jokowi

Kini justru muncul nama lain yang dirumorkan akan mengantikan posisi Anies untuk mendampingi Rano Karno.

Editor: Joseph Wesly
Istimewa
Anies Baswedan dan Rano Karno DPP PDI-P, Senin (26/5/2024). 

TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Peluang Anies Baswedan maju menjadi bacalon gubernur DKI Jakarta 2024 semakin menipis.

Pasalnya meski sudah hadir di pengumuman calon kepada daerah tahap 3 PDIP, nama Anies tidak dibacakan.

Kini justru muncul nama lain yang dirumorkan akan mengantikan posisi Anies untuk mendampingi Rano Karno.

Nama yang muncul adalah Pramono Agung. Nama Promono disebut dimina langsung oleh Megawati.

"Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu (Megawati) dan diminta untuk mencalonkan, calon gubernur DKI, itu saja," ujar Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey pada Selasa (27/8/2024).

Olly juga menyebut bahwa Pramono sudah menyetujui perintah dari Megawati itu untuk maju sebagai cagub di Pilkada Jakarta.

"Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja," jelasnya.

Lalu apa penyebab PDIP justru enggan untuk mengusung Anies dan memilih Pramono untuk maju di Pilkada Jakarta 2024? Berikut analisanya.

Takut Dikhianati seperti Jokowi 'Mengkhianati' PDIP

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai keengganan PDIP untuk mengusung Anies karena takut dikhianati.

Ujang menduga PDIP tidak ingin adanya kasus 'pengkhianatan' oleh Presiden Jokowi sebagai kader PDIP terulang kembali.

Dia mengungkapkan partai berlambang banteng itu memiliki prinsip bahwa seluruh kader harus mematuhi segala aturan yang diperintahkan oleh partai.

"Misalkan, bagaimana PDIP semua kadernya harus nurut pada partai, tidak mbalelo karena PDIP punya pengalaman bagaimana Jokowi kader PDIP bisa 'keluar rumah dengan membakar rumah'," katanya kepada Tribunnews.com, Selasa (27/8/2024).

Selain itu, Ujang juga menganggap PDIP ingin Anies terlebih dahulu mendaftar sebagai kader agar tidak terkesan mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya menjadikan PDIP sebagai 'kendaraan politik' saja.

"Ini kan Anies bukan kader, jangan sampai menjadikan PDIP hanya dijadikan 'tiket' saja, dijadikan 'domplengan' seperti yang disampaikan oleh Mega," ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved