Pengamat Sebut Pj Wali Kota Tangerang Cuek dengan Kondusifitas Masyarakat di Tahun Politik

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG- Kunjungan Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah ke Pusat Pemerintahan Kota Tangerang mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Pasalnya Dimyati Natakusumah saat ini berstatus Calon Wakil Gubernur Banten yang maju di kontestasi Pilkada 2024 dengan maju mendampingi Andra Soni.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul menilai, diterimanya kunjungan Dimyati tersebut menunjukan ketidak pedulian Penjabat atau Pj Wali Kota Tangerang Dr. Nurdin akan dampak situasi politik ketika memanas di masyarakat.

"Meskipun belum ditetapkan oleh KPU, seharusnya Pj Wali Kota Tangerang bisa melihat bahwa Dimyati itu berpeluang besar maju sebagai Calon Wakil Gubernur Banten di Pilkada 2024," ujar Adib kepada TribunTangerang.com, Jumat (13/9/2024).

Baca juga: Bawaslu Tangani Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang Melibatkan Pj Wali Kota Tangerang

Adib mengatakan, kedatangan Dimyati ke Kantor Wali Kota Tangerang dapat menjadi preseden buruk untuk Pilkada 2024.

Sebab dengan disambutnya Dimyati tersebut, semakin menguatkan dugaan akan ketidak netralan pemimpin Kota Tangerang sementara waktu ini dalam menghadapi perhelatan Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang.

"Justru dengan adanya kegiatan ini membuktikan bahwa Pj Wali Kota itu tidak netral lantaran terkesan memihak ke salah satu pasangan calon atau paslon di pemilihan kepala daerah 2024," kata dia.

Sebab meski sudah mengajukan pengunduran diri, Dimyati saat ini masih menjadi anggota Komisi III DPR RI yang tugas dan kewenangannnya membawahi bidang hukum, hak asasi manusia dan juga keamanan negara.

Dan kunjungan Dimyati  tersebut justru guna melihat perkembangan pelayanan kesehatan di Kota Tangerang melalui Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

"Sepengetahuan saya Dimyati telah mengundurkan diri dari DPR RI dan kalaupun surat mundurnya memang belum disetujui berarti urusan rumah sakit bukan bidangnya beliau sebagai anggota Komisi III, terus apa urusannya datang ke Kota Tangerang, berpikir logika sederhana saja dulu kita ini," ungkapnya.

Kendati demikian Adib pun mengapresiasi langkah cepat masyarakat yang melaporkan Dr. Nurdin tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang.

Sebab Pj Wali Kota Tangerang itu diduga melakukan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada serentak 2024.

"Saya mengapresiasi masyarakat yang bergerak cepat segera melaporkan Pj Wali Kota Tangerang ke Bawaslu, karena langkah itu sudah betul sebagai bentuk koreksi pengawasan dari civil society," terang Adib Miftahul. (m28)