Bahlil dan Budi Arie Masuk Daftar 10 Menteri Kinerja Terburuk Kabinet Prabowo-Gibran Versi Celios

TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Budi Arie Setiadi dan Bahlil Lahadalia masuk dalam survei 10 menteri dengan kinerja terburuk dalam 100 hari masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Selain itu ada juga nama Menteri HAM Natalius Pigai yang dianggap memiliki kenjerja buruk.

Bahlil saat ini menjabat sebagai Menteri ESDM dan Budi Arie menteri Koperasi.

Survei itu diadakan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios).

Celios adalah lembaga penelitian independen yang fokus pada kajian makroekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik. 

Berdasarkan survei Celios, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menduduki urutan ketiga sebagai menteri dengan kinerja terburuk dalam 100 hari kabinet Prabowo-Gibran.

Dua urutan menteri di atas Bahlil adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

Studi yang dilakukan Celios menggunakan survei berbasis expert judgment. Para jurnalis dipilih karena dianggap memiliki akses langsung dan kemampuan untuk mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah.

“Panelis terdiri dari 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah,” ungkap Celios dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com pada Rabu (22/1/2025).

Setiap panelis diminta memberikan peringkat terkait kinerja para menteri dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Lima indikatornya adalah pencapaian program, kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, serta komunikasi kebijakan.

Para jurnalis itu berasal dari berbagai fokus kanal atau bidang, seperti ekonomi, sosial dan politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan.

Namun hasil survei itu ditampik Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Idrus Marham.

Dia menilai survei yang memuat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia masuk daftar terburuk (rapor merah) tidak objektif.

"Salah satu lembaga survei memberikan penilaian yang menurut pandangan kami itu sangat tidak objektif dan sangat tidak realistis," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (22/1/2025).