Ikrar Setia dan Ketaatan Masinton Pasaribu ke Megawati Soal Larangan Retret ke Magelang, Kader Lain?

TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu angkat bicara soal larangan ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Megawati Soekarnoputri diketahu meradang terhadap putusan KPK yang menahan anak buahnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Beberapa jam berselang pasca penahanan, Megawati mengeluarkan instruksi soal retret kepala daerah di Akmil Magelang.

Megawati mengeluarkan istruksi melarang para kader PDIP untuk mengikuti retret yang akan berlangsung 21-28 Februari 2025 tersebut.

Lewat instruksinya, Megawati meminta kader sebanyak 126 kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah untuk menunda menunda keberangkatannya untuk mengikuti kegiatan retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, yang akan dilaksanakan hari ini, Jumat (21/2/2025).

Selain itu, Mega juga menginstruksikan agar para kader tidak mengeluarkan pernyataan apapun tanpa arahan dari ketum PDIP.

Menanggapi hal itu, Masinton Pasaribu patut dan taat terkait larang Megawati.

Dia memutuskan untuk menunda keberangkatan ke Akademi Militer Magelang untuk mengikuti retret.

"Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat. 

Baca juga: Respons Bupati Tapteng Masinton Pasaribu Dilarang Megawati Ikuti Retret Kepala Daerah di Magelang

“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 - 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025). 

Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut. 

“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tegas Megawati. 

“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya. Dalam surat tersebut, Megawati juga menegaskan bahwa saat ini seluruh komando partai diambil alih oleh dirinya.

Disebut Hebat oleh Prabowo

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengungkapkan isi obrolannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka usai dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta. 

Baca juga: Larang Ikut Retret di Magelang, Kader PDIP Juga Tak Boleh Mengeluarkan Pernyataan tanpa Arahan Ketum

Masinton mengaku sempat bicara dengan Prabowo dan Gibran saat dua pemimpin bangsa itu menyalaminya setelah acara pelantikan. 

"Presiden tadi menyapa, 'Masinton, kamu hebat sekali.' Siap, Presiden," kata Masinton usai pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025). 

Setelahnya, Prabowo juga menanyakan nama daerah tempat politikus PDI-P itu menjabat. 

"'Di kabupaten mana?' Saya katakan di Tapanuli Tengah," ujarnya. 

Selanjutnya, ia juga mengungkap perbincangan singkatnya dengan Gibran. Intinya, mereka berdua saling menyapa dan bersalaman. 

"Beliau menyampaikan ucapan selamat dan saya juga menyampaikan terima kasih," ucap Masinton. "Ya, saling sapa lah. Saling salam," imbuhnya. 

Diketahui, sebanyak 961 kepala daerah telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Para kepala daerah juga sempat kirab berjalan dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Kepresidenan. 

Baca juga: Menanti Ketaatan 126 Kepala Daerah PDIP Soal Larangan Megawati untuk Ikut Retret di Magelang

Presiden Prabowo mengatakan, 961 kepala daerah itu terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. 

Dalam pidatonya, Presiden RI mengucapkan selamat kepada kepala daerah yang terpilih. Menurutnya, pelantikan serentak ini adalah momen bersejarah di Indonesia. "Saudara-saudara, ini saya kira adalah momen bersejarah," kata Prabowo

Kader Dilarang Beri Pernyataan

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengintruksikan seluruh kader partainya agar tidak memberikan pernyataan tanpa arahan resmi dari dirinya. Instruksi tersebut disampaikan melalui surat bernomor 7295/IN/DPP/2025 tertanggal 20 Februari 2025.

Megawati mengatakan larangan tersebut dibuat setelah mencermati dinamika politik nasional, khususnya penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam surat tersebut, Megawati menegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 28 Ayat 1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP, dirinya memiliki wewenang penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai. 

Hal tersebut mencakup seluruh aspek internal maupun eksternal partai, termasuk eksistensi, program, dan kinerja PDIP.

Sebagai tindak lanjut, Megawati meminta kepada Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di seluruh Indonesia untuk:

Pertama, tetap menjaga soliditas partai dengan mengedepankan persatuan dan kesetiaan terhadap garis perjuangan serta keputusan partai.

Baca juga: Hasto Kristiyanto Ditahan KPK, Megawati Perintahkan Kepala Daerah PDIP Tunda Ikut Retret di Magelang

Kedua, seluruh aktivitas dan operasional DPP Partai di bawah kendali langsung ketua umum.

Ketiga, tiga Pilar Partai dilarang memberikan statement atau tanggapan secara orang per orang tanpa ada arahan dari ketua umum.

"Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab," tulis surat yang ditandatangani Megawati itu.

Surat tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli. Dia mengaku untuk sementara tak bisa memberikan pernyataan.

"Betul. Saya tidak boleh komen lagi," ungkapnya.

Hasto Ditahan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kamis (20/2/2025).

Hasto ditahan penyidik KPK setelah menjadi tersangka kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

Sebelum ditahan Hasto mengaku sudah siap lahir batin bila harus ditahan KPK.

Baginya penahanan merupakan bagian dari proses hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Baca juga: Respon Menko Yusril Ihza Mahendra Soal Hasto Kristiyanto Pakai Rompi Orange Usai Jadi Tersangka KPK

Hasto meyakini demokrasi tetap berjalan jika upaya paksa itu diambil penyidik.

"Pertanyaan yang baik, bagaimana kalau saya ditahan? Dengan semuanya Republik ini dibangun berdasarkan hukum yang berkeadilan, itu konsepsi awalnya, karena itulah ketika itu terjadi, semoga tidak ya," ujarnya.

Resmi ditahan KPK, Hasto tampak turun dari tangga di gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangannya diborgol.  

Dia sempat mengepalkan tangganya dan tersenyum kepada jurnalis.

KPK menetapkan Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada 24 Desember 2024. Penetapan tersangka ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) dalam kasus Harun Masiku.

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News