Ono Surono Panas-panasi Dedi Mulyadi setelah Dikritik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

TRIBUN TANGERANG.COM, BANDUNG- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengkritik Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi

Tito mengkritik pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) tersebut.

Tito mengkritik KDM karena karena realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Jabar turun.

Padahal berdasarkan tahun-tahun sebelumnya APBD Jabar berada di posisi pertama namun tahun ini menurun.

Bahkan APBD Jabar berada di bawah Provinsi Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat untuk tahun 2925.

Kritikan dilontarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin (7/7/2025) lalu.

Provinsi Jabar tahun 2025 berada di peringkat ketiga dan kini kalah dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Dulu Jawa Barat nomor satu, sekarang Kang Dedi Mulyadi (KDM) kalah sama Ngarso Dalem Sri Sultan (Sri Sultan Hamengkubuwono X). Dan Pak Lalu Iqbal dari NTB sekarang di atas Jawa Barat,” kata Tito, saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dilansir TribunJabar.id.

Tito lantas meminta agar Dedi Mulyadi beserta jajarannya segera melakukan evaluasi dan percepatan realisasi anggaran.

“Gubernur Dedi Mulyadi harus bergerak cepat. Jawa Barat selama ini selalu menduduki puncak klasemen nasional dalam hal serapan APBD. Sekarang, posisinya merosot dan ini patut jadi perhatian serius,” tutur Mendagri.

Kritikan Ono Surono

Wakil Ketua DPRD Jabar dari fraksi PDIP, Ono Surono mengaku prihatin dengan penurunan peringkat capaian APBD 2025 Jawa Barat tersebut.

Sebab, kata Ono, Jawa Barat adalah Provinsi dengan potensi ekonomi terbesar kedua Nasional.

"Ini harus menjadi alarm. Jawa Barat adalah provinsi dengan potensi ekonomi terbesar kedua nasional, tapi justru tertinggal dalam kinerja keuangan daerah,” ujar Ono Surono, Rabu (9/7/2025), dilansir TribunJabar.id.

Berdasarkan data yang dirilis Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, papar Ono, realisasi pendapatan daerah Jawa Barat per semester pertama 2025 hanya mencapai 41,2 persen, tertinggal dari Yogyakarta (45,7 persen) dan NTB (47,1 persen).