TRIBUNTANGERANG, JAKARTA - Masih ada warga enggan divaksin Covid-19, dengan alasan proses yang rumit.

Hal itu berdasarkan survei pandangan masyarakat tentang vaksinasi Covid-19.

Sebanyak 1.130 atau 13,6 persen responden belum tapi ingin divaksinasi, dengan alasan utama proses mendapatkan vaksin rumit, antreannya panjang dan ramai, sebanyak 34,33 persen.

Baca juga: Bareskrim Hampir Rampungkan Berkas Perkara Muhammad Kece dan Yahya Waloni

Kemudian disusul dengan alasan 17,9 persen dari mereka tidak mengetahui harus pergi ke mana untuk mendaftar.

"Serta alasan 15,9 persen mengaku kehabisan antrean dan kuota vaksin," ujar
Manajer Riset Katadata Insight Center (KIC), Vivi Zabkie dalam diskusi virtual, Rabu (15/9/2021).

Vivi memaparkan, dari 1.130 responden yang bersedia namun belum divaksinasi, 26,2 persen dari mereka menyebutkan tidak tahu cara mendapatkan vaksin.

Baca juga: Pilih KSAD Atau KSAL Jadi Panglima TNI? Legislator PPP Bilang Jalan Tengah Ini Bisa Diambil Jokowi

Mayoritas dari kelompok ini berharap agar informasi tentang vaksinasi muncul di kanal yang bersifat langsung dan dekat dengan lingkungan mereka, seperti pengumuman dari ketua RT/RW (60,5 persen), disusul kanal informasi publik non pemerintah (50,8 persen).

Change.org Indonesia bersama KawalCovid19 dan Katadata Insight Center melakukan survei online pada 6-21 Agustus 2021 ke seluruh Indonesia, dengan melibatkan 8.299 responden menggunakan metode convenience sampling.

Hadir di kesempatan yang sama, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi MEpid.

Baca juga: Masih Tahap Penyelidikan, Bareskrim Belum Niat Panggil Dua Peneliti ICW yang Dilaporkan Moeldoko

Ia mengatakan, terkait dengan strategi komunikasi, selain informasi resmi dari jubir pemerintah di setiap tingkat), tim satgas di tingkat yang lebih rendah (kabupaten / kota) yang dibentuk juga punya strategi komunikasi.

Mereka juga mendapatkan pelatihan daring secara berkala mengenai penanganan Covid-19.

"Ada yang jalan, tapi ada juga yang tidak jalan."

Baca juga: Pemerintah Buka Lagi Pintu Masuk Orang Asing ke Indonesia, Wajib Divaksin Covid-19 Dosis Lengkap

"Strategi komunikasi yang sudah dibuat sebenarnya sudah sangat komprehensif, termasuk penanganan untuk mis- dan disinformasi," ungkapnya.

Ia mengatakan, masyarakat urban banyak diedukasi lewat medsos dan media cetak / media nasional.

Namun, media lain (seperti RRI dan TVRI) juga masih dilibatkan, serta Kominfo.

Di bidang promosi kesehatan, khususnya di tim Satgas, mereka tidak menggunakan media elektronik, tapi penyuluh konvensional seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk diajak menyebarkan informasi mengenai Covid-19 dan vaksinasi.

Update Vaksinasi

Sejak program vaksinasi Covid-19 dimulai pada 13 Januari 2021, pemerintah sudah menyuntikkan dosis pertama kepada 77.417.488 (37,17%) penduduk hingga Jumat (17/9/2021).

Sedangkan dosis kedua sudah diberikan kepada 43.124.715 (21,19%) orang.

Dikutip dari laman kemkes.go.id, rencana sasaran vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah 208.265.720 penduduk yang berumur mulai dari 12 tahun.

Baca juga: Pemerintah Buka Lagi Pintu Masuk Orang Asing ke Indonesia, Wajib Divaksin Covid-19 Dosis Lengkap

Hal ini untuk mencapai tujuan timbulnya kekebalan kelompok (herd immunity).

Karena ketersediaan jumlah vaksin Covid-19 bertahap, maka dilakukan penahapan sasaran vaksinasi.

Untuk tahap pertama, vaksinasi Covid-19 dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK).

Baca juga: Satgas: Jika Mampu Batasi Aktivitas Sosial, Dampak Varian Baru Covid-19 Takkan Picu Gelombang Ketiga

Yang meliputi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan sampai saat ini, jumlah SDM Kesehatan yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 adalah 1.468.764 orang, sedangkan populasi vaksinasi sebanyak 12.552.001 orang.

Berikut ini sebaran kasus Covid-19 di Indonesia per 14 September 2021, dikutip TribunTangerang dari laman Covid19.go.id:

DKI JAKARTA

Jumlah Kasus: 855.119 (20.5%)

JAWA BARAT

Jumlah Kasus: 699.185 (16.8%)

JAWA TENGAH

Jumlah Kasus: 477.894 (11.4%)

JAWA TIMUR

Jumlah Kasus: 391.446 (9.4%)

KALIMANTAN TIMUR

Jumlah Kasus: 154.897 (3.7%)

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jumlah Kasus: 153.275 (3.7%)

BANTEN

Jumlah Kasus: 130.549 (3.1%)

RIAU

Jumlah Kasus: 126.392 (3.0%)

BALI

Jumlah Kasus: 110.613 (2.6%)

SULAWESI SELATAN

Jumlah Kasus: 107.235 (2.6%)

SUMATERA UTARA

Jumlah Kasus: 102.189 (2.4%)

SUMATERA BARAT

Jumlah Kasus: 88.400 (2.1%)

KALIMANTAN SELATAN

Jumlah Kasus: 68.445 (1.6%)

NUSA TENGGARA TIMUR

Jumlah Kasus: 61.617 (1.5%)

SUMATERA SELATAN

Jumlah Kasus: 59.090 (1.4%)

KEPULAUAN RIAU

Jumlah Kasus: 53.132 (1.3%)

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jumlah Kasus: 49.954 (1.2%)

LAMPUNG

Jumlah Kasus: 48.254 (1.2%)

SULAWESI TENGAH

Jumlah Kasus: 45.036 (1.1%)

KALIMANTAN TENGAH

Jumlah Kasus: 44.505 (1.1%)

KALIMANTAN BARAT

Jumlah Kasus: 38.663 (0.9%)

ACEH

Jumlah Kasus: 36.185 (0.9%)

KALIMANTAN UTARA

Jumlah Kasus: 33.930 (0.8%)

SULAWESI UTARA

Jumlah Kasus: 33.594 (0.8%)

PAPUA

Jumlah Kasus: 33.201 (0.8%)

JAMBI

Jumlah Kasus: 29.142 (0.7%)

NUSA TENGGARA BARAT

Jumlah Kasus: 26.913 (0.6%)

BENGKULU

Jumlah Kasus: 22.902 (0.5%)

PAPUA BARAT

Jumlah Kasus: 22.728 (0.5%)

SULAWESI TENGGARA

Jumlah Kasus: 19.928 (0.5%)

MALUKU

Jumlah Kasus: 14.413 (0.3%)

SULAWESI BARAT

Jumlah Kasus: 11.932 (0.3%)

MALUKU UTARA

Jumlah Kasus: 11.882 (0.3%)

GORONTALO

Jumlah Kasus: 11.544 (0.3%). (Rina Ayu)