TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan, Kementeriannya tidak pernah mengeluarkan kebijakan wajib PCR kepada perusahaan-perusahaan pelat merah, dalam menjalankan kegiatan operasional bisnisnya.

Terutama, perusahaan BUMN yang bergerak di sektor transportasi.

Hal tersebut dikatakan Arya, merespons adanya isu dugaan Menteri BUMN Erick Thohir masuk dalam lingkaran bisnis tes PCR bersama PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Baca juga: Ketua DPRD DKI Lanjutkan Surat Pengajuan PAW Viani Limardi ke KPUD DKI

"Ketentuan mengenai PCR tidak pernah dikeluarkan oleh Kementerian BUMN," ucap Arya kepada Wartawan, Selasa (2/11/2021).

"Dan sejauh ini, pemerintah tidak pernah mengeluarkan kewajiban pelaksanaan tes PCR yang menunjuk laboratorium tertentu,” ujarnya.

“Kecuali yang sesuai standar yang ditentukan Kementerian Kesehatan," imbuhnya.

Arya juga menampik kabar, kalau bisnis PCR ini menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berada di lingkungan Kementerian BUMN.

Baca juga: Ariza tak Mau Warga Euforia setelah Status PPKM Menjadi Level 1

Justru, apabila aturan wajib PCR ini ditiadakan, kegiatan operasional BUMN khususnya BUMN yang bergerak di sektor transportasi, akan lebih menguntungkan.

Karena seperti diketahui, kegiatan operasional sektor transportasi di masa pandemi, sedikit terhambat dengan adanya aturan perjalanan yang ketat.

"Lagian, kalau enggak pake PCR, justru lebih menguntungkan banyak BUMN, seperti Angkasa Pura, ASDP, Garuda, Citilink, Hotel," papar Arya.

Menurut Arya, tuduhan bahwa Erick Thohir bermain di aturan PCR sangatlah tendensius dan tidak relevan.

"Isu Pak Erick bermain tes PCR itu, isunya sangat tendensius," ucapnya.

Baca juga: DPR Siapkan Uji Kelayakan untuk Jenderal TNI Andika Perkasa Sebagai Panglima TNI

Sebelumnya, Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto membeberkan sebuah informasi melalui akun Facebook miliknya.

Dalam informasi tersebut dirinya mengatakan, sejumlah nama Menteri Presiden Joko Widodo, diduga masuk ke dalam bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.

Sejumlah nama menteri diantaranya seperti Luhut Binsar Panjaitan hingga Erick Thohir.

Dua nama tersebut diduga Edy terlibat dalam perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Baca juga: Ujang Anggap Tugas Menjaga Pelintasan KA di Jembatan Gantung Sebagai Anugerah Terbesar dalam Hidup

Dalam penjelasannya, PT GSI terbentuk dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.

Tak cuma sampai di situ, PT GSI juga diduga terbentuk dan berkaitan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri.

Seperti diketahui, PT Adaro Energy Tbk merupakan perusahaan yang sahamnya dipegang oleh Boy Thohir. 

Boy Thohir adalah saudara dari Erick Thohir.

Arya kembali melanjutkan, berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah tes PCR di seluruh Indonesia mencapai total 28,4 juta.

Sementara PT GSI yang dikaitkan dengan Erick Thohir, tercatat hanya melakukan 2,5 persen dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia.

Baca juga: Warga Kabupaten Tangerang Patuh Bayar Pajak, Awal November PBB dan BPHTB Nyaris Capai Target

"(Berdasarkan data) hanya 2,5 persen. Jadi 97,5 persen lainnya dilakukan pihak lain," ungkap Arya.

"Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen, 50 persen itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian BUMN yang melakukan penggabungan, konsolidasi dan reorganisasi.

Di mana jumlah BUMN yang awalnya 108 perusahaan kini hanya menjadi 41 perusahaan.

Langkah Menteri BUMN Erick Thohir itu pun didukung dan diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem Nyat Kadir mengatakan bahwa dukungan Presiden kepada Kementerian BUMN tersebut sangat nyata.

"Saya cukup surprise bahwa Jokowi mendukung setiap langkah yang dilakukan oleh Kementrian BUMN. Apa yang disampaikan oleh Jokowi pada saat pertemuan dengan Direksi BUMN di Labuan Bajo adalah dukungan riil," katanya, Senin(18/10/2021).

Menurutnya apa yang disampaikan Presiden di depan Dirut BUMN di Labuan Bajo, Kamis pekan lalu sudah dibahas di Komisi 6 dalam rapat-rapat dengan kementrian BUMN.

Diantaranya mengenai pembubaran BUMN yang sakit.

"Sudah menjadi langkah strategis yang kami rumuskan pada saat RDP-RDP, demikian juga soal PMN pemanfaatannya sudah tidak bisa lagi main-main," katanya.

"Sebelumnya, BUMN BUMN yang tidak strategis juga bisa dapat PMN. Kami sudah bahas di Komisi 6 bersama Kementrian BUMN, hanya boleh untuk penugasan, aksi korporasi dan restrukturisasi. Di luar itu tidak boleh," tambahnya.

Ia meminta Erick Thohir untuk tidak ragu dalam mengambi langkah dalam pengelolaan BUMN.

Erick tidak perlu ragu karena sudah mendapatkan dukungan penuh Presiden.

"Jadi dukungan dari Jokowi untuk langkah-langkah Kementerian BUMN, benar-benar riil kami lihat dan sangat bagus supaya Menteri BUMN tidak ragu-ragu lagi karena sudah didukung Jokowi," pungkasnya. (Tribunnews/Ismoyo)