TRIBUNTANGERANG.COM - Konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam dituding adanya keterlibatan dari negara asing yang membuat proyek Rempang Eco City banyak penolakan.

Adanya keterlibatnya dari pihak asing ini sempat disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia setelah menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

Adanya negara asing yang terlibat dalam konflik Rempang hingga mengakibatkan bentrokan warga dan aparat, diduga kuat ingin kawasan Pulau Rempang khususnya Kepulauan Riau tidak maju.

Apalagi saat ini Pemerintah memiliki keinginan jika Pulau Rempang menjadi kawasan pariwisata hijau yang akan mendongrak sektor ekonomi negara.

Baca juga: Komnas HAM Sesalkan Aparat Gunakan Gas Air Mata Akibatkan Bayi Sesak Nafas Saat Bentrokan di Rempang

Ditambah lagi, jika konflik Rempang sendiri juga bertepatan dengan tahun politik, maka ada aktor-aktor yang memanfaatkan kondisi tersebut.

"Temuan saya sebagai tim, saya tahu siapa barang ini yang ikut main, tapi yakinlah, teman-teman, bahwa tidak hanya dari dalam negeri, saya tahu kok siapa yang dari luar negeri," kata Bahlil beberapa waktu lalu.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyampaikan ada pihak yang selalu menghalangi setiap kali ada investasi besar yang ingin masuk ke Kepulauan Riau (Kepri).

"Setiap Kepri itu mau maju, setiap ada investasi besar yang masuk selalu saja ada yang menghalangi," jelas Bahlil.

Baca juga: Manuskrip Belanda yang Diunggah Ustaz Abdul Somad Buktikan Sejarah Pulau Rempang Sebenarnya

Meskipun dirinya mengetahui adanya negara asing yang terlibat dalam konflik Rempang, namun Bahlil enggan menyebut nama negara yang dimaksud, namun ia menerangkan bahwa negara tersebut adalah tetangga Indonesia.

"Saya tidak menyebut nama negara mana ya. Tapi biasanya kalau di tetangga itu kan kalau kita bersaing sama teman-teman sendiri kan," ujarnya.

Ia menilai, campur tangan pihak asing adalah hal yang wajar dalam persaingan di mana sebuah negara memiliki strategi dalam berkompetisi dengan negara lainnya.

 "Itu biasa dalam persaingan, tapi dalam persaingan itu ada strategi yang tidak ingin melihat negara A itu maju atau berkompetisi dengan negara mereka," terang Bahlil seperti dilansir Kompas.tv.

Pada rapat terbatas Senin (25/9) pagi, Presiden Joko Widodo memberikan beberapa arahan terkait permasalahan di Pulau Rempang antara lain penyelesaian masalah secara kekeluargaan, memperhatikan aspirasi masyarakat, dan pemenuhan hak-hak warga yang terdampak.

"Bapak Presiden menitikberatkan bahwa kepentingan rakyat kita yang harus kita pikirkan dan dahulukan dalam kerangka, aturan, dan proses secara kekeluargaan," urainya.

Ia juga mengatakan, warga dan ketua adat di Rempang menerima adanya investasi di wilayah mereka.