Sejarah Bandara Kertajati yang Disebut AHY 'In The Middle of Nowhere', KDM Sebut Peuteuy Selong

Bandara Kertajati sendiri merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pembangunannya dimulai pada 2015 melalui anggaran APBN dan dukungan APBD Jawa Barat untuk pembebasan lahan. Bandara ini resmi beroperasi pada 24 Mei 2018 dengan total biaya pembangunan mencapai Rp2,6 triliun.

Saat ini, pengelolaan bandara dilakukan oleh PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk pada 24 November 2013. Namun, operasionalnya masih menjadi beban keuangan daerah.

Dedi Mulyadi mengungkapkan, Pemprov Jabar harus menanggung biaya operasional mencapai Rp60 miliar per tahun. “Kan nombok setiap tahun Rp60 miliar untuk bandara. Harus bagaimana (solusinya)?” ujarnya.

Sejarah Kertajati

Sejarah pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati memiliki perjalanan panjang yang dimulai lebih dari dua dekade lalu. Dikutip dari laman Angkasa Pura, gagasan pembangunan bandara ini pertama kali muncul pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Studi kelayakan proyek Kertajati sudah dilakukan sejak 2003, dan izin penetapan lokasi diterbitkan pada 2005. Saat itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyatakan kesanggupan untuk membiayai proyek tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, realisasi pembangunan tak kunjung terlaksana hingga 2011.

Setelah dilakukan peninjauan ulang, pemerintah akhirnya memutuskan bahwa pembangunan bandara memerlukan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proses pembersihan lahan dan pembangunan pondasi baru dimulai pada 2014.

Selanjutnya, proyek ini dimasukkan dalam daftar Program Strategis Nasional (PSN). Pembangunan fisik berlangsung dari 2015 hingga 2017 dengan pendanaan utama dari Kementerian Perhubungan. Setelah melewati proses panjang, Bandara Kertajati resmi beroperasi pada 24 Mei 2018, ditandai dengan pendaratan perdana Pesawat Kepresidenan Indonesia.

Pada saat peresmian, Bandara Kertajati memiliki landasan pacu tunggal sepanjang 2.500 meter, yang memungkinkan pendaratan pesawat berbadan sedang. Infrastruktur ini kemudian terus dikembangkan untuk memenuhi standar bandara internasional.

Dari sisi pendanaan, pembangunan Bandara Kertajati menelan biaya sekitar Rp2,6 triliun. Pembiayaan tidak hanya berasal dari pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pihak swasta.

Pengelolaan bandara kini berada di bawah tanggung jawab PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB), sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 22 Tahun 2013 dan resmi berdiri pada 24 November 2013.

Struktur kepemilikan saham PT BIJB terdiri dari:

Pemerintah Provinsi Jawa Barat: 82,29 persen

PT Angkasa Pura II: 15,41 persen

Koperasi Sejahtera Jawa Barat: 1,62 persen