Respons JK Soal Ribut Status Bencana Aceh, Sumut dan Sumbar

“Jangan sibuk mempersoalkan statusnya. Yang penting korban mendapatkan bantuan,” tegasnya.

Respons Pemerintah dan DPR

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut bahwa penetapan status bencana nasional merupakan kewenangan Presiden.

Ia menilai pemerintah daerah masih mampu melakukan langkah penanganan dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Baca juga: Pernyataan BNPB Soal Banjir Sumatera Tidak Seperti di Medsos hingga KLHK Sebut Kayu Lapuk Disorot

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa meskipun status belum naik menjadi bencana nasional, pemerintah sudah melakukan penanganan dengan standar nasional.

Presiden Prabowo Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Presiden Prabowo Subianto juga telah meninjau langsung lokasi terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara dan Aceh.

Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam memastikan bantuan tersalurkan cepat dan tepat.

Korban Tembus 442 Orang Meninggal, 402 Masih Hilang

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 30 November 2025, total korban mencapai:

• 442 orang meninggal dunia
• 402 orang belum ditemukan

Rinciannya:

• Sumatera Utara: 217 korban
• Sumatera Barat: 129 korban
• Aceh: 96 korban

BNPB menegaskan bahwa penanganan bencana dilakukan dengan koordinasi lintas pemerintah dan lembaga kemanusiaan.

Fokus Utama: Solidaritas dan Bantuan Nyata

JK menekankan agar polemik mengenai status bencana segera diakhiri. Yang lebih dibutuhkan saat ini adalah solidaritas nasional, dukungan logistik, dan bantuan langsung untuk para korban dikutip dari Tribunnews

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News